TIMIKA — Bupati Mimika Johannes Rettob membantah adanya anggaran sebesar Rp10 miliar yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menangani konflik keamanan di wilayah tersebut.
Rettob menegaskan, Pemkab Mimika memang menyiapkan dukungan anggaran sebagai bagian dari upaya membantu aparat keamanan dan masyarakat dalam menangani serta meredam konflik. Namun, ia memastikan tidak ada keputusan resmi pemerintah daerah yang menetapkan anggaran sebesar Rp10 miliar seperti yang diberitakan sebelumnya.
“Tidak ada itu, jadi tidak ada uang sebesar itu. Tapi kita bicara soal bagaimana bantuan pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Mimika maupun Puncak. Semua itu bagaimana menyelesaikan masalah, baik di Kwamki Lama dan Kapiraya,” ujar Rettob, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, Pemkab Mimika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah melakukan pertemuan untuk membentuk tim terpadu dalam menangani berbagai persoalan keamanan di Mimika.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons sejumlah konflik yang terjadi di wilayah Mimika, termasuk konflik antarkelompok yang terjadi di Distrik Kwamki Narama beberapa waktu terakhir.
Rettob mengatakan, pembahasan mengenai dukungan pemerintah dalam penanganan konflik masih dilakukan secara internal bersama DPRK Mimika dan Forkopimda. Karena itu, informasi mengenai adanya anggaran Rp10 miliar tidak boleh dianggap sebagai keputusan resmi Pemkab Mimika.
Ia menjelaskan, dukungan pemerintah tidak hanya diarahkan kepada aparat keamanan, tetapi juga kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung proses penyelesaian masalah sekaligus membantu menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
“Jadi kami mau sampaikan bahwa tidak benar seperti berita-berita sampaikan. Tetapi pemerintah senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk dana kepada pihak keamanan. Bukan saja kepada pihak keamanan, tetapi juga kepada masyarakat yang bertikai,” pungkasnya. (Cr2)
