NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Bank Papua menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi SIPD RI Berbasis SP2D Online di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, Senin (29/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital tata kelola keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien.
Bimtek diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara, serta pejabat pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran, Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah Alexander Manansang, S.Sos, Kepala Bank Papua Cabang Nabire Husein Kamisopa, serta tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri.
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah, Alexander Manansang, mengatakan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan.
Menurutnya, implementasi SP2D Online merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien.
“Keberhasilan implementasi SP2D Online tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Karena itu kolaborasi antara Kemendagri, Bank Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.
Alexander berharap seluruh peserta mampu memahami alur bisnis SIPD RI berbasis SP2D Online mulai dari proses pengajuan hingga dana diterima oleh penerima manfaat. Selain itu, peserta diharapkan mampu mengoperasikan aplikasi sesuai ketentuan, meminimalkan kesalahan administrasi, menjaga keamanan data dan transaksi elektronik, serta menjadi agen perubahan dalam digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Ia menambahkan implementasi penuh SP2D Online nantinya akan memberikan berbagai manfaat, mulai dari percepatan penyerapan APBD, mempercepat pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, meningkatkan efektivitas pengelolaan kas daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, hingga mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Alexander juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua dan Pusdatin Kementerian Dalam Negeri atas pendampingan dalam modernisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Bank Papua Cabang Nabire, Husein Kamisopa, menegaskan komitmen Bank Papua untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendukung implementasi transaksi non-tunai melalui SIPD RI berbasis SP2D Online.
“Melalui integrasi SIPD RI dan sistem perbankan, kita bersama-sama mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif,” katanya.
Husein menjelaskan, kegiatan bimbingan teknis tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta meminimalkan berbagai kendala operasional dalam pemanfaatan aplikasi di lapangan.
Ia mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan secara serius agar ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga pelayanan keuangan daerah semakin baik.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bank Papua, dan BPPKAD Papua Tengah atas sinergi dalam menghadirkan sistem digital pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, SIPD RI berbasis SP2D Online mengintegrasikan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan sistem perbankan sehingga pencairan anggaran dapat dilakukan secara real time, tanpa dokumen kertas (paperless), memangkas birokrasi, sekaligus meminimalkan kesalahan data.
Tumiran menegaskan seluruh pejabat pengelola keuangan harus meningkatkan ketelitian, khususnya dalam proses verifikasi data penerima, nomor rekening, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta berbagai komponen administrasi lainnya sebelum proses pencairan dilakukan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Papua Tengah menjadi salah satu provinsi tercepat di Tanah Papua dalam mengimplementasikan SIPD RI berbasis SP2D Online.
“Provinsi Papua Tengah yang baru berusia sekitar tiga tahun justru mampu bergerak lebih cepat dibanding sejumlah provinsi lain di Tanah Papua. Ini patut kita apresiasi karena menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola keuangan yang modern,” ujarnya.
Tumiran mengingatkan agar seluruh OPD benar-benar mempersiapkan sumber daya manusia, memastikan kualitas jaringan internet, meningkatkan koordinasi antarpejabat pengelola keuangan, serta menjaga integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan sistem baru tersebut.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan bimbingan teknis sebagai sarana membangun pemahaman terhadap perubahan tata kelola keuangan, bukan sekadar mempelajari penggunaan aplikasi.
“Melalui SIPD RI berbasis SP2D Online, kita berharap proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat, pelayanan semakin baik, pengendalian APBD semakin kuat, serta tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel,” tutupnya.
Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran, didampingi Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah dan Kepala Bank Papua Cabang Nabire sebagai tanda dimulainya implementasi percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. (MB)
