NABIRE – Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Paniai secara resmi menyatakan mengundurkan diri hanya dua hari setelah dilantik di Nabire.
Pengunduran diri tersebut dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung di Nabire, Jumat (26/6/2026), dengan menyerahkan surat pengunduran diri, Surat Keputusan (SK) kepengurusan, serta dokumen persyaratan yang sebelumnya diserahkan kepada pengurus Dewan Pengurus Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah.
Dalam pernyataan yang dibacakan di hadapan pengurus DPD BMP RI Papua Tengah dan tokoh masyarakat, Ketua DPC BMP RI Kabupaten Paniai, Yunus Bunai, bersama Wakil Ketua II Peki Bunai, Sekretaris Oktopianus Gunai, dan Bendahara Yulisar Muyapa menyatakan melepaskan jabatan mereka dari organisasi tersebut.
Mereka menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya penolakan dari sejumlah orang tua dan masyarakat di Kabupaten Paniai terhadap keikutsertaan mereka dalam organisasi tersebut.
“Kami datang untuk mencabut seluruh persyaratan yang telah kami kumpulkan berupa KTP dan mengembalikan SK yang diberikan saat pelantikan. Sekaligus kami menyerahkan surat pengunduran diri dari organisasi,” ujar Yunus Bunai saat membacakan surat pernyataan.
Usai pembacaan surat, masing-masing pengurus menandatangani dokumen pengunduran diri sebagai bentuk pernyataan resmi keluar dari kepengurusan BMP RI Kabupaten Paniai.
Selain menyerahkan surat pengunduran diri, mereka juga mengembalikan atribut organisasi kepada pengurus DPD BMP RI Papua Tengah.
Mewakili DPD BMP RI Provinsi Papua Tengah, Wakil Ketua Donatus Sembor menyatakan menerima pengunduran diri tersebut beserta seluruh atribut organisasi yang dikembalikan.
“Pada hari ini, tanggal 26 Juni 2026, secara resmi saya selaku Wakil Ketua II Pengurus DPD BMP RI Provinsi Papua Tengah menerima kembali atribut dan surat pernyataan pengunduran diri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus BMP Kabupaten Paniai,” kata Donatus Sembor.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi yang sebelumnya diserahkan kepada DPD BMP RI Papua Tengah turut dikembalikan kepada para pengurus yang mengundurkan diri.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Suku Besar Provinsi Papua Tengah atau ketuanLMA Papua Tengah, Yopi Degei, yang hadir sebagai saksi menyatakan bahwa pencabutan kepengurusan tersebut dilakukan setelah adanya aspirasi dari masyarakat yang tidak menerima keberadaan kepengurusan BMP RI di Kabupaten Paniai.
“Saya hadir sebagai orang tua dan menyaksikan langsung pencabutan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Paniai dan Kabupaten Dogiyai dalam sebuah kegiatan di salah satu hotel di Nabire pada Rabu (24/6/2026).
Dalam sambutannya saat pelantikan, Sekretaris Jenderal BMP RI Papua, Albert A. Kabiay, mengapresiasi inisiatif DPD BMP RI Papua Tengah dalam membentuk kepengurusan di kedua kabupaten tersebut.
Ia mengatakan organisasi tersebut hadir untuk kegiatan sosial dan mendukung program-program pemerintah.
“Kami berharap DPC di Kabupaten Paniai dan Dogiyai dapat mengawal program-program pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Organisasi ini hadir murni untuk kegiatan sosial dan tidak memiliki kepentingan lain,” ujarnya.
Albert juga mengajak seluruh pengurus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar pembangunan, investasi, pendidikan, dan perekonomian dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Donatus Sembor saat pelantikan menyampaikan bahwa kepengurusan yang baru dikukuhkan diharapkan menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan di Papua Tengah.
Ia mengajak para pengurus menjadikan amanah organisasi sebagai sarana mendorong kemajuan daerah melalui sinergi dengan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Dogiyai, Yopi Degei, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan BMP RI di Kabupaten Dogiyai maupun Kabupaten Paniai.
Menurutnya, organisasi tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam mendukung program pembangunan pemerintah di wilayah Papua Tengah. (MB)
