NABIRE – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, John Nasion Robby Gobai, bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, pelajar Ikatan Pelajar Dogiyai (IPMADO) Studi Nabire, dan masyarakat terkait kasus yang terjadi di Kabupaten Dogiyai.
Usai menerima aspirasi massa aksi pada Senin (11/5/2026) lalu, John Gobai langsung menemui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Papua Tengah, Soedeson Tandra, di Nabire.
Pertemuan tersebut berlangsung di sela agenda reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2026/2027 yang tengah dijalankan legislator dari Partai Golongan Karya itu di wilayah Papua Tengah.
Dalam pertemuan itu, John Gobai didampingi Anggota DPR Papua Tengah, Amirullah Hasyim. Keduanya menyerahkan sejumlah poin aspirasi masyarakat terkait penanganan kasus di Dogiyai dan meminta dukungan dari tingkat pusat, mengingat Soedeson Tandra merupakan anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
“Bersama Pak Amirullah Hasyim, kami melanjutkan aspirasi masyarakat Papua Tengah terkait kasus Dogiyai kepada Bapak Soedeson Tandra sebagai Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Papua Tengah,” ujar John Gobai usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan agar persoalan di Dogiyai mendapatkan perhatian serius melalui mekanisme legislatif nasional di Jakarta.
Salah satu poin utama yang diusulkan adalah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi III DPR RI dengan DPR Papua Tengah serta DPR Kabupaten terkait.
“Kami meminta agar beliau mengusulkan RDP Komisi III DPR RI dengan DPR Papua Tengah dan DPR Kabupaten. Kami akan perjuangkan dan kami yakin beliau juga bisa perjuangkan adanya RDP tersebut dengan Komisi III DPR RI,” tegas Gobai.
Menurutnya, langkah tersebut penting guna memastikan proses penegakan hukum dan penanganan situasi keamanan di Dogiyai berjalan secara transparan, adil, dan sesuai harapan masyarakat.
John Gobai berharap pertemuan bersama Soedeson Tandra dapat menjadi jembatan komunikasi antara aspirasi masyarakat Papua Tengah dengan pemerintah pusat, sehingga stabilitas keamanan serta kepastian hukum di Kabupaten Dogiyai dan wilayah Papua Tengah secara umum dapat segera terwujud. (MB)
