NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026, Selasa (14/4/2026), bertempat di Aula Guest House, Jalan Merdeka.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempersiapkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027.
Sekretaris Bapperida Papua Tengah, Jimmy Gerson Adii, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa Rakortekrenbang merupakan bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara terintegrasi, terukur, serta selaras dengan perencanaan pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, Rakortekrenbang menjadi forum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah serta memastikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memiliki arah yang jelas dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, di antaranya dukungan RKPD dan Renja terhadap Asta Cita, outcome urusan pemerintahan, serta program strategis nasional.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah penyepakatan capaian dan target daerah, penyusunan skema prioritas pembiayaan RKPD Tahun 2027, hingga penetapan indikator makro pembangunan.
“Rakortekrenbang juga menjadi ruang untuk merumuskan strategi dan aksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, hasil Rakortekrenbang akan menjadi acuan penting, baik bagi pemerintah pusat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, maupun bagi pemerintah provinsi dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
Selain itu, hasil forum ini juga akan menjadi dasar penjabaran prioritas dan target kinerja kepada pemerintah kabupaten serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan yang selaras.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya tingginya angka kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Untuk itu, perencanaan pembangunan ke depan diharapkan berbasis data (evidence-based), berorientasi pada hasil (outcome), serta mengedepankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Selain itu, perlu juga mendorong inovasi daerah serta menetapkan prioritas pembangunan yang tepat,” tambahnya.
Melalui Rakortekrenbang ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan berkelanjutan.
Seluruh data dan hasil pembahasan dalam forum ini juga akan diinput ke dalam sistem E-Rakortek SIPD sebagai basis perencanaan terintegrasi. (MB)
