JAKARTA – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menghadiri Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-II Tahun 2026 yang digelar di Grand Sahid Hotel Jaya, Senin (13/4/2026) kemarin.
Forum ini menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk menyuarakan tantangan sekaligus merumuskan solusi atas persoalan fiskal yang dihadapi daerah.
Mengusung tema krisis pengelolaan keuangan daerah yang belum berimbang antara pemerintah pusat dan daerah, rapat tersebut menyoroti pentingnya memperkuat sinergi guna menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Kehadiran Johannes Rettob mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendorong hubungan yang lebih adil dan konstruktif antara pusat dan daerah, terutama di tengah tekanan fiskal yang kian dirasakan pemerintah kabupaten.
“Forum ini menjadi momentum konsolidasi untuk membahas persoalan krusial daerah, khususnya terkait hubungan fiskal pusat dan daerah,” ujar Rettob dalam keterangannya.
Dalam pembahasan, para kepala daerah menyoroti ketimpangan dalam skema Transfer Keuangan Daerah (TKD), meningkatnya beban belanja pegawai termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga distribusi anggaran yang dinilai belum optimal.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program pengentasan kemiskinan. Selain itu, wacana pengurangan transfer anggaran dari pusat turut menjadi perhatian serius.
Kebijakan tersebut dikhawatirkan akan mempersempit ruang fiskal daerah dalam menjalankan program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa tantangan fiskal saat ini harus dimaknai sebagai peluang bagi daerah untuk menunjukkan kapasitas dan kemandirian dalam mengelola kewenangan.
“Kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum bagi daerah untuk membuktikan bahwa kami adalah mitra yang dapat dipercaya. Kita harus terus mencari alternatif pembiayaan pembangunan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga,” ujarnya.
APKASI juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan nasional selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam rapat tersebut, dibentuk tim kecil untuk menyaring dua hingga tiga isu prioritas dari sekitar 20 rekomendasi hasil Rakernas sebelumnya di Batam.
Sejumlah agenda strategis turut dibahas, termasuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Para kepala daerah menyatakan kesiapan menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program nasional tersebut, sembari tetap memperjuangkan keseimbangan fiskal yang lebih adil.
Sebagai tindak lanjut, APKASI berencana mengajukan audiensi resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, guna menyampaikan langsung rekomendasi strategis yang telah dirumuskan.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah, termasuk Kabupaten Mimika, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat. (Red)
