TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang mengusung tema Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik ini berlangsung di Kantor Bappeda Mimika, Senin (30/3/2026), dan dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa arah pembangunan Mimika pada 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan pelayanan publik.
Ia menjelaskan, proses perencanaan pembangunan telah melalui tahapan berjenjang, mulai dari Musrenbang tingkat distrik hingga kabupaten, dan selanjutnya akan diselaraskan dengan program pemerintah provinsi dan nasional.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Mimika menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil hingga sekitar 30 persen pada 2025.
Bupati juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menghindari ego sektoral dalam penyusunan program, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Program yang disusun harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan keinginan. Pendampingan UMKM harus menjadi prioritas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan daya saing,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 8.500 UMKM di Mimika telah terhubung dengan platform digital. Produk-produk lokal bahkan mulai menembus pasar internasional, seperti Belanda dan Amerika Serikat melalui penjualan daring.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sektor strategis lainnya, seperti pariwisata, infrastruktur, transportasi, serta sektor jasa termasuk perhotelan dan restoran, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita juga fokus pada sektor pariwisata karena memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi daerah, seperti pengembangan ekowisata mangrove,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Isak Rahajaan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan dari tingkat distrik hingga kabupaten, serta mempertajam indikator dan target kinerja program.
Selain itu, forum ini juga menyepakati prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif program sesuai fungsi perangkat daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kami berharap melalui Musrenbang ini tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” ujarnya.
Perwakilan Bapperida Provinsi Papua Tengah, Ivana Piter, menambahkan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk memastikan pembangunan berjalan terarah dan terukur.
Ia menyebutkan, pelaksanaan RPJMD Papua Tengah 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi, serta reformasi birokrasi.
Menurutnya, Mimika memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah, sehingga perencanaan pembangunan harus berbasis pada permasalahan nyata dan memberikan dampak konkret.
“Melalui Musrenbang ini diharapkan aspirasi masyarakat dapat dirumuskan menjadi program prioritas yang tepat sasaran, sekaligus mendorong terwujudnya Mimika yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan pada 2027,” pungkasnya. (CR2)
