NABIRE – Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menggelar aksi damai mimbar bebas di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Papua Tengah, pada Kamis, 20 Februari 2026. Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIT ini berlangsung aman, damai, dan tertib hingga selesai.
Aksi tersebut mengusung tema “Cabut PSN, Tolak Militerisme dan Investasi”. Dalam orasinya, massa menilai keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN), peningkatan operasi militer, serta ekspansi investasi di Tanah Papua berdampak serius terhadap masyarakat adat dan warga sipil.
Dalam pernyataan sikapnya, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menegaskan bahwa sejak Papua menjadi wilayah sengketa, berbagai bentuk kekerasan terhadap warga sipil disebut terjadi secara masif, mulai dari pembunuhan di luar hukum, penganiayaan, pemerkosaan, hingga perampasan tanah adat.
Mereka juga menyoroti meningkatnya jumlah pengungsi internal akibat operasi militer yang memaksa warga meninggalkan kampung halaman dan hidup di hutan, sehingga memicu masalah kesehatan, kelaparan, dan trauma psikologis.
Selain itu, keberadaan aparat bersenjata lengkap dinilai menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat sipil serta memicu konflik sosial, terutama terkait pengambilan tanah adat tanpa persetujuan masyarakat. Dampak lanjutan juga dirasakan pada sektor ekonomi dan sosial karena warga tidak dapat berkebun dan beraktivitas secara normal.
Aksi tersebut turut menyinggung kebijakan PSN yang direncanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo, termasuk pengembangan pangan dan energi di Merauke. Massa menyebut proyek penanaman tebu dan kebijakan pembentukan satuan tugas swasembada gula bioetananol—dengan ketua satgas Bahlil Lahadalia —berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merusak hutan adat.
Dalam tuntutannya, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan 18 poin sikap, di antaranya: menghentikan pendropan militer di sejumlah wilayah Papua, menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, menolak penggunaan fasilitas publik sebagai pos militer, menghentikan perampasan tanah adat dan pembabatan hutan, menolak PSN yang merusak lingkungan, menuntut pengusutan tuntas pelanggaran HAM berat di Papua, menolak eksploitasi sumber daya alam tertentu, menolak pembentukan daerah otonomi baru (DOB), serta mendesak pemerintah daerah mencabut izin perusahaan ilegal maupun legal yang beroperasi di Papua Tengah.
Aksi ditutup dengan penegasan agar pemerintah memberikan ruang kebebasan bagi jurnalis di Tanah Papua serta menghentikan intimidasi dan penangkapan yang dinilai sewenang-wenang.
Aksi damai tersebut dikoordinatori oleh Marius Petege dan berlangsung tanpa insiden hingga massa membubarkan diri. (MB)
