Menu

Mode Gelap
Natalius Pigai Soroti Insiden Berdarah di Papua Tengah, Minta Penyelidikan Menyeluruh Menteri HAM Tolak Pelaporan Jusuf Kalla, Dorong Penyelesaian Lewat Dialog Senator Papua Tengah Wilhelmus Pigai Soroti Temuan BPS: Penyaluran Bansos Harus Ketat Sesuai Kriteria Breaking News : Ruang Terpadu RSUD Paniai Terbakar Hangus DPD RI Dorong Percepatan RUU Bahasa Daerah, Ratusan Bahasa Terancam Punah Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Raih Gelar Doktor Kehormatan dari KMOU

News

TPNPB–OPM/West Papua Army di Nabire Peringati HUT ke-64 Kemerdekaan Papua Barat

adminbadge-check


					TPNPB–OPM/West Papua Army di Nabire Peringati HUT ke-64 Kemerdekaan Papua Barat Perbesar

NABIRE – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB–OPM) atau West Papua Army di Nabire, Papua Tengah, memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 yang mereka sebut sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 2025. Peringatan ini disebut sebagai momentum sejarah bagi perjalanan gerakan politik Papua Barat.

Dalam pernyataan yang diterima redaksi, TPNPB–OPM/West Papua Army menyampaikan bahwa perjuangan politik Papua Barat memiliki latar sejarah panjang yang merujuk pada 1 Desember 1961 sebagai hari penetapan simbol-simbol negara Papua Barat.

Simbol tersebut antara lain:

  • Nama negara: Republik West Papua
  • Bendera: Bintang Kejora
  • Lambang: Burung Mambruk
  • Lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua
  • Mata uang: Golden

Menurut kelompok tersebut, simbol dan manifesto 1961 merupakan bagian dari identitas yang dianggap tidak dapat dipisahkan dari sejarah Papua Barat.

Pembantu Sekretaris Jenderal West Papua Army, Sepnas Tenouye, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya menolak pelabelan “Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)” oleh pemerintah Indonesia. Ia menyebut rakyat Papua Barat adalah pejuang dan penjaga tanah leluhur. Kelompok ini juga menilai bahwa negara tidak membawa keadilan ke Tanah Papua serta menuding adanya perampasan hak masyarakat adat dan kerusakan ruang hidup.

TPNPB–OPM/West Papua Army dalam pernyataannya menyerukan penghentian operasi keamanan di wilayah adat Papua dan menolak eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua.

Mereka juga memuat beberapa poin sikap, antara lain:

1. Menganggap ULMWP sebagai wadah politik resmi bangsa West Papua.
2. Mengakui struktur kepemimpinan ULMWP, yaitu Presiden Eksekutif Menase Tabuni, Wakil Presiden Eksekutif Oktavianus Mote, dan Sekretaris Jenderal Markus Haluk.
3. Menyatakan tujuan pembentukan ULMWP untuk menyatukan komponen perjuangan Papua Barat.
4. Menempatkan West Papua Army sebagai wadah pemersatu berbagai komando dan unsur militer seperti TPNPB–OPM, TRWP, dan TNPB.

Pernyataan tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh elemen perjuangan Papua Barat untuk tetap bersatu.(MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bupati Lantik Perempuan Pertama Deiyai Jadi Pj Kepala Kampung Wagomani 

20 April 2026 - 10:01 WIB

IMG 20260420 WA0109

TNI-Polri Dipersiapkan Amankan Kunjungan Wapres di Timika

20 April 2026 - 09:41 WIB

IMG 20260420 WA0068

DPD RI Dorong Rekomendasi Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Papua Tengah Berbasis Data Akurat

20 April 2026 - 09:38 WIB

IMG 20260420 WA0054

Apel Gabungan, Bupati Melkianus Tegaskan Kembali Soal Disiplin Kinerja dan Tunjangan ASN 

20 April 2026 - 09:27 WIB

IMG 20260420 WA0050

Pemkab Mimika Resmikan Dua Rumah Dinas Kejari, Nilai Proyek Rp1,5 Miliar

19 April 2026 - 13:22 WIB

IMG 20260419 WA0017
Trending di Headline