Menu

Mode Gelap
Teladan Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai Salurkan Bantuan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H untuk Masjid Al-Fattah Bupati Deiyai Ajak Semua Pihak Mengikuti Jumat Bersih di Pasar Waghete Wabup Nabire Apresiasi Peran PKBN, Sebut Kontribusi Etnis Batak Sangat Besar PKBN Nabire Kukuhkan Kepengurusan Baru, Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan di Daerah Mayat Pria Ditemukan di Belakang Grapari Timika, Polisi Dalami Kasus dan Kejar Pelaku

News

TPNPB–OPM/West Papua Army di Nabire Peringati HUT ke-64 Kemerdekaan Papua Barat

adminbadge-check


					TPNPB–OPM/West Papua Army di Nabire Peringati HUT ke-64 Kemerdekaan Papua Barat Perbesar

NABIRE – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB–OPM) atau West Papua Army di Nabire, Papua Tengah, memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 yang mereka sebut sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 2025. Peringatan ini disebut sebagai momentum sejarah bagi perjalanan gerakan politik Papua Barat.

Dalam pernyataan yang diterima redaksi, TPNPB–OPM/West Papua Army menyampaikan bahwa perjuangan politik Papua Barat memiliki latar sejarah panjang yang merujuk pada 1 Desember 1961 sebagai hari penetapan simbol-simbol negara Papua Barat.

Simbol tersebut antara lain:

  • Nama negara: Republik West Papua
  • Bendera: Bintang Kejora
  • Lambang: Burung Mambruk
  • Lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua
  • Mata uang: Golden

Menurut kelompok tersebut, simbol dan manifesto 1961 merupakan bagian dari identitas yang dianggap tidak dapat dipisahkan dari sejarah Papua Barat.

Pembantu Sekretaris Jenderal West Papua Army, Sepnas Tenouye, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya menolak pelabelan “Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)” oleh pemerintah Indonesia. Ia menyebut rakyat Papua Barat adalah pejuang dan penjaga tanah leluhur. Kelompok ini juga menilai bahwa negara tidak membawa keadilan ke Tanah Papua serta menuding adanya perampasan hak masyarakat adat dan kerusakan ruang hidup.

TPNPB–OPM/West Papua Army dalam pernyataannya menyerukan penghentian operasi keamanan di wilayah adat Papua dan menolak eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua.

Mereka juga memuat beberapa poin sikap, antara lain:

1. Menganggap ULMWP sebagai wadah politik resmi bangsa West Papua.
2. Mengakui struktur kepemimpinan ULMWP, yaitu Presiden Eksekutif Menase Tabuni, Wakil Presiden Eksekutif Oktavianus Mote, dan Sekretaris Jenderal Markus Haluk.
3. Menyatakan tujuan pembentukan ULMWP untuk menyatukan komponen perjuangan Papua Barat.
4. Menempatkan West Papua Army sebagai wadah pemersatu berbagai komando dan unsur militer seperti TPNPB–OPM, TRWP, dan TNPB.

Pernyataan tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh elemen perjuangan Papua Barat untuk tetap bersatu.(MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Apresiasi Penindakan Miras dan Narkoba, Ketua Fraksi Golkar Mimika Minta Perketat Pengawasan di Pelabuhan dan Perda Ditegakkan Tegas

16 Juni 2026 - 13:06 WIB

20260615

Ribuan Warga Mimika Ramaikan Pawai Ta’aruf Sambut Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026 - 06:26 WIB

IMG 20260616 WA0021

DAPUR ADALAH KUNCI: Moderasi Beragama Harus Berujung di Meja Makan 

16 Juni 2026 - 03:52 WIB

IMG 20260616 WA0133

BPPKAD Papua Tengah: Dana Otsus Sudah Dialokasikan dan Ditransfer ke Pemerintah Daerah

16 Juni 2026 - 02:56 WIB

IMG 20260616 WA0121

Lepas Jalan Santai 1 Muharram 1448 H, Simon Mote Ajak Masyarakat Perkuat Iman dan Kebersamaan

16 Juni 2026 - 02:52 WIB

IMG 20260616 WA0109
Trending di Headline