NABIRE — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP angkat bicara menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok “Kode R” di Kantor BKPSDM pada Senin, 15 September 2025.
Untuk diketahui, kelompok yang menamakan diri “Pencari Kerja Kode R” ini adalah pelamar formasi Orang Asli Papua (OAP) yang tidak lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Tengah tahun 2024 lalu. Aksi mereka sempat viral di sejumlah platform media sosial.
“Mereka ini meminta diakomodir masuk K2 Provinsi Papua Tengah sementara formasi ini tak ada di Provinsi Papua Tengah. Yang kedua, mereka meminta masuk PPPK. Itu pun di provinsi tak ada. Sesuai aturan, PPPK itu ada di kabupaten dan hanya untuk tenaga kesehatan dan guru saja yang sudah honor lama di kabupaten itu. Kemudian, mereka minta masuk Honor di Papua Tengah, itu pun formasi tidak ada. Jadi tegas kita tidak bisa penuhi tuntutan mereka,” kata Denci Nawipa di ruang kerjanya, Rabu, 17 September 2025.
Menurut Denci, sudah berulang kali, demonstrasi ini digelar oleh Pencaker Kode R. Kelompok ini pun sudah paham bahwa secara aturan, mereka telah gugur dalam proses penerimaan CPNS Formasi 2024. Apalagi tahapan CPNS 2024 mulai dari pengumumanan, penerbitan NIP, penyerahan SK CPNS, hingga Latsar sudah dan sedang diikuti oleh 874 CPNS Papua Tengah itu.
“Mau demo berulang kali, ribut ke sana kemari pun tetap tidak bisa kita proses karena tuntutan mereka tidak sesuai aturan. Karena itu, saran kami, tunggu ada penerimaan berikut baik di provinsi maupun kabupaten baru siapkan diri baik-baik dan ikut tes lagi. Karena yang menentukan lulus atau tidak ya peserta sendiri dari nilai ujian,” ujar mantan Kepala BKD Kabupaten Paniai ini.
Buka Palang dan Baliho
Pada kesempatan itu, Kepala BKPSDM Papua Tengah Denci Nawipa juga menegaskan, dirinya sangat menyesalkan hadirnya sejumlah oknum yang tidak berkepentingan dalam aksi demonstrasi yang digelar Pencaker Kode R pada Senin lalu.
“Yang saya sesalkan, ada oknum-oknum yang ikut demo itu ada yang honorer di Puskesmas Obano Kabupaten Paniai, ada yang adalah karyawan PT PELNI Nabire. Bahkan ada juga yang sudah CPNS di Kabupaten Paniai ikut terlibat dalam demo itu. Dia sudah pegawai negeri, tujuan dia ke sini ikut demo itu untuk apa,” katanya sesal.
Pada kesempatan itu, Denci Nawipa juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam video yang beredar viral, ada kata-kata yang menyingung sejumlah pihak. Ia menilai, para pendemo ini sengaja memanas-manasi dirinya.
“Kemarin saya memang salah sebut nama Paniai Barat. Mohon maaf untuk orang Paniai Barat. Itu karena saya lihat yang datang demo kemarin itu memang kebanyakan orang Paniai Barat dari Desa Beko. Jadi saya berpikir, ini ada unsur politik Paniai yang dibawa ke sini,” ujarnya.
Terkait viralnya video pembukaan pemalangan dan spanduk tuntutan, Denci Nawipa menegaskan hal itu dilakukan agar tidak mengganggu pelayanan di kantor. Denci sendiri langsung turun tangan karena saat ini semua pegawai BKPSDM Papua Tengah sedang sibuk menjadi Panitia Latsar CPNS Papua Tengah di tiga lokasi di Nabire sejak 8 September 2025.
“Hari Senin Koordinator Demo Yusak Nawipa mereka palang kantor dan pasang tuntutan dalam baliho. Selasa saya bawa martelu dan buka sendiri. Karena memang tuntutan mereka tak sesuai aturan. Mereka sudah tidak lulus sesuai hasil SKD dan SKB. Jadi tuntutan mereka tidak bisa kita penuhi. Alasan mereka juga tidak jelas. Sementara aktivitas kantor harus tetap jalan, jadi saya buka. Saya bawa martelu dan buka palang dan baliho,” katanya.
Diberitakan sejumlah media, ratusan Pencaker Kode R melakukan aksi pengerudukan dan pemalangan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Senin, 15 September 2025.
Mereka menempelkan baliho berisi enam poin tuntutan di dinding kantor BKPSDM. Salah satunya menegaskan bahwa perjuangan Kode R sudah berjalan 11 bulan, serta meminta pemerintah mengakomodir pencaker Kode R dalam kategori dua (K2) atau jalur lain sesuai mekanisme yang berlaku.
Pantauan media, hingga Rabu, 17 September 2025 siang, Kantor BKPSDM Papua Tengah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kompleks Bandara Lama Nabire tampak lengang. Kayu palang maupun baliho berisi tuntutan Pencaker, sudah dilepas. (MB)
