NABIRE – Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Deinas Geleh, S.Sos, M.Si menghadiri Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia (BI) di Ruang Chandra, Gedung BI, Jakarta Pusat, selama dua hari, Senin, (15/9) dan Selasa, (16/9/2025).
Acara bertema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita” ini menyoroti tiga poin utama.
Kegiatan ini menekankan tiga hal strategis untuk memperkuat ekonomi nasional, yakni pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Gubernur Deinas Geley mengatakan, acara tersebut diantaranya pengendalian inflasi, digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan pusat-daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kegiatan ini menekankan bahwa menjadi kunci memperkuat fondasi ekonomi nasional di daerah, terutama Provinsi Papua Tengah,” ujar Wagub Deinas Geley, Selasa, (16/9/2025).
Dari tanah Papua diikuti oleh lima Provinsi, kecuali Provinsi Papua induk. Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua Tengah Diben Elaby.
Geley menegaskan keberhasilan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sinkronisasi dan akselerasi antara pusat dan daerah.
“Bahwa peran aktif kepala daerah sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di tingkat regional,” katanya.
Langkah ini, lanjut dia, bakal menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, termasuk di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB).
Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam sambutannya menekankan bahwa ketiga poin tersebut merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh pimpinan daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada sinergi dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Haryono, menambahkan bahwa peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. (MB)
