JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menyerahkan empat rancangan undang-undang (RUU) prioritas kepada DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya DPD untuk memperkuat otonomi daerah dan mendukung visi pembangunan nasional yang dikenal sebagai “Asta Cita”.
Penyerahan RUU ini dilakukan secara resmi dalam Pertemuan Tripartit di Jakarta pada 9 September 2025. Menurut Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, inisiatif legislatif ini merupakan bentuk nyata peran DPD dalam mewakili aspirasi dan kepentingan daerah.
Empat RUU yang diserahkan tersebut adalah:
- RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfokus pada penguatan kewenangan dan fiskal daerah.
- RUU tentang Masyarakat Adat, yang bertujuan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat adat.
- RUU tentang Daerah Kepulauan, yang dirancang untuk memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi daerah-daerah kepulauan.
- RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, sebagai langkah antisipasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Selain keempat RUU tersebut, DPD RI juga mengusulkan dua RUU lain untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, yaitu RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan revisi RUU tentang Pemerintahan Aceh.
Penyusunan RUU-RUU ini dilaporkan telah melalui proses yang melibatkan partisipasi publik secara luas, termasuk masukan dari para akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan komitmen DPD RI untuk menghasilkan produk legislasi yang aspiratif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
