JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua harus berjalan seimbang antara aspek fisik dan spiritual. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Gubernur Papua Barat, serta jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kanwil Kemenag Papua Barat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menag menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam menghadirkan kesetaraan akses pembangunan bagi seluruh masyarakat Papua, termasuk penyediaan fasilitas layanan lintas agama.
“Akselerasi pembangunan di Papua, baik fisik maupun spiritual, harus berjalan paralel. Pencanangan penanaman satu juta pohon matoa sebagai simbol ekoteologi juga merupakan wujud keseriusan Kementerian Agama dalam menyetarakan akses pembangunan di Papua,” ujar Menag.
Menurutnya, pembangunan spiritual tidak kalah penting dari pembangunan infrastruktur. Papua yang kaya keragaman agama dan budaya membutuhkan ruang pembinaan rohani, pendidikan keagamaan, serta forum dialog antarumat beragama agar masyarakat dapat hidup rukun, saling menghargai, dan terhindar dari konflik.
“Pembangunan spiritual hadir melalui peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, penguatan moderasi beragama, dan pembinaan generasi muda Papua agar tumbuh menjadi pribadi religius, toleran, dan cinta damai. Dengan begitu, Papua tidak hanya maju infrastrukturnya, tetapi juga kuat jiwanya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan alasan dipilihnya pohon matoa sebagai simbol ekoteologi. Pohon khas Papua itu dianggap sarat makna, mulai dari akar yang kokoh, batang besar, hingga daun rimbun yang memberi keteduhan.
“Akarnya tertancap kuat sehingga tak mudah tumbang diterpa angin. Batangnya besar dan daunnya lebat, sehingga bisa menjadi tempat anak-anak bermain di bawahnya,” tambahnya.
Selain menyoroti pembangunan fisik dan lingkungan, Menag juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan diskriminasi dan konflik antarumat beragama yang masih terjadi di Papua.
“Banyak konflik dipicu ketidakadilan dan kesalahpahaman. Persoalan ini tidak mungkin selesai jika kita tidak menyentuh akar masalahnya,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Menag berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun penguatan nilai-nilai spiritual masyarakat Papua.
