NABIRE – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah, Dien Elaby, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya aksi begal di wilayah Nabire yang merupakan ibu kota provinsi. Menurutnya, masalah ini tidak hanya menjadi urusan aparat keamanan, tetapi tanggung jawab semua pihak.
“Begal adalah musuh kita bersama. Ini masalah kita semua. Oleh karena itu, kami mendorong Pak Gubernur untuk memanggil DPR, MRP, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh perempuan, hingga perwakilan paguyuban untuk duduk bersama dan membuat kesepakatan bersama,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis, (14/8/2025)
Dien menilai, kesepakatan yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga keamanan daerah. Ia bahkan mengusulkan agar kesepakatan itu diumumkan secara luas, termasuk di gereja, agar semua warga memahami dan mematuhinya.
Menurutnya, upaya penanganan begal akan lebih efektif jika melibatkan semua elemen pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Kesepakatan bersama dapat melahirkan langkah konkret, seperti membangun pos keamanan atau memperkuat patroli.
“Kepolisian pasti sudah bekerja, patroli sudah jalan. Tapi untuk memperkuat itu, harus ada dukungan penuh dari Muspida dan masyarakat. Semua harus sepakat bahwa tindakan begal itu ilegal dan tidak boleh terjadi di daerah kita,” tegasnya.
Dien berharap situasi keamanan di Nabire dapat segera kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman, bekerja, bersekolah, dan membangun daerah tanpa rasa takut.
“Kita semua harus terlibat, pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, semua bersatu menjaga daerah ini,” pungkasnya.(MB)
