NABIRE — Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyelenggarakan program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK.
Dukungan ini disampaikan menyusul pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Validasi Data Peserta Didik, yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah belum lama ini di Nabire.
Anggota BP3OKP Papua Tengah, Ruben Magai, SIP, menegaskan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan visi-misi Gubernur Papua Tengah dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berpihak pada rakyat.
“Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua Tengah saat ini. Mereka menyusun program secara menyeluruh, mulai dari pemetaan sekolah, hingga validasi data peserta didik yang menjadi dasar penting untuk pelaksanaan program pendidikan gratis,” ujar Ruben.
Ia menyebutkan bahwa BP3OKP, sebagai lembaga pengarah dan pengawas pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), sangat berkepentingan mengawal langsung proses validasi data tersebut. Tujuannya adalah memastikan agar bantuan pendidikan yang bersumber dari dana Otsus benar-benar sampai kepada peserta didik yang berhak.
“Dikatakan sekolah gratis, itu tidak berarti semua dibebaskan tanpa klasifikasi. Harus ada data yang valid dari sekolah, sehingga bisa diidentifikasi siapa yang berhak dan komponen apa saja yang dibiayai dengan dana Otsus. Inilah yang kami kawal, agar program ini berdampak langsung kepada peserta didik,” tegasnya.
Ruben juga menjelaskan bahwa BP3OKP memiliki tupoksi utama berupa sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan kolaborasi atas seluruh program percepatan pembangunan Otsus. Karena itu, keterlibatan BP3OKP sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi sangat penting.
“Dengan pelibatan BP3OKP dari awal, kita bisa pastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran. Kami bisa menjembatani sinkronisasi antara kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pusat. Ini juga memperkuat arah pembangunan yang terukur,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, terutama atas langkah konkret dalam melibatkan seluruh kepala sekolah untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan pendidikan gratis.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas. Langkah-langkah seperti ini perlu dicontoh oleh OPD lainnya. Kami harap koordinasi seperti ini diperluas dan dilanjutkan agar lebih banyak sektor yang bersinergi dengan BP3OKP,” kata Magai. (MB)
