JAKARTA – Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Abdul Hamid, mendorong pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hasil diseminasi BULD terkait kebijakan tata ruang wilayah. Kegiatan tersebut digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (14/7/2025), dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
Diseminasi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2020-2021 tentang hasil pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan perda mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam konteks penataan ruang.
Abdul Hamid menegaskan pentingnya pertemuan ini dalam menjembatani komunikasi politik antara pusat dan daerah. “Ini membahas tata ruang wilayah, seluruh stakeholder baik dari daerah maupun pusat hadir untuk menyatukan visi dan langkah dalam rangka pembangunan berkelanjutan,” ujar Senator asal Riau itu dalam konferensi pers.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi strategis BULD yang diamanatkan oleh UU MD3 untuk melakukan harmonisasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap legislasi di tingkat pusat dan daerah. “Kami menjalankan tugas sebagai wakil daerah, dan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban moral serta politik kami untuk menyelaraskan regulasi pusat dan daerah,” terangnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Biro Hukum, OPD terkait penataan ruang, serta perwakilan asosiasi pemerintahan daerah (APPSI, APKASI, APEKSI) dan DPRD (ADPSI, ADKASI, ADEKSI). Lima kementerian teknis juga terlibat langsung dalam diskusi.
Menurut Abdul Hamid, dalam forum tersebut, seluruh perwakilan daerah telah menyampaikan aspirasi terkait dinamika dan tantangan penataan ruang wilayah masing-masing kepada pemerintah pusat. Ia berharap, kementerian dan lembaga terkait dapat menindaklanjuti dengan konkret.
“Semua aspirasi sudah disampaikan langsung oleh para pemangku kepentingan daerah, dan kami berharap pemerintah pusat merespons secara serius demi mendukung pemerataan pembangunan wilayah di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
