JAKARTA – Senator DPD RI asal DIY, Dr. H. Hilmy Muhammad, MA, mengecam keras serangan militer Amerika Serikat terhadap tiga kota di Iran. Ia menyebut tindakan ini sebagai kejahatan negara yang harus dihadapi secara kolektif oleh komunitas internasional yang masih menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan global.
“Atas nama kemanusiaan, kita menolak keras agresi militer Amerika. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum internasional, tapi juga penghinaan terhadap nilai-nilai demokrasi, HAM, dan supremasi hukum yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Demokrasi ala Amerika hanyalah sampah yang tidak pantas dijadikan panutan dunia,” tegas Gus Hilmy—sapaan akrab Senator Hilmy Muhammad—dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/6/2025).
Menurutnya, serangan ini bukan sekadar tindakan sepihak, melainkan bagian dari skenario geopolitik imperialis yang dibungkus isu keamanan global.
“Ini bukan soal nuklir. Wakil Presiden AS JD Vance bilang mereka ‘tidak berperang dengan Iran’, hanya menargetkan program nuklir. Tapi dunia tahu, ini tentang dominasi global dan kepentingan Zionis Israel yang makin kehilangan legitimasi moral. AS melanggar kedaulatan negara lain dan memperlebar konflik. Ini bukan hanya melanggar hukum—ini penghinaan terhadap akal sehat,” ujar Katib Syuriyah PBNU itu.
Gus Hilmy juga menyebut bahwa tindakan AS ini mencerminkan kegelisahan Israel yang mulai kehilangan kendali menghadapi perlawanan dari Iran dan sekutunya.
“Ketika Israel mulai goyah, Amerika maju sebagai algojo. Ini bukan koalisi perdamaian, tapi koalisi penjajah.”
Sebagai wakil daerah yang terikat pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, Gus Hilmy menilai bahwa sikap diam Indonesia terhadap agresi ini justru bentuk pengkhianatan terhadap misi luhur bangsa.
“Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas. Panggil Duta Besar AS, sampaikan nota protes diplomatik, dan ambil langkah nyata di PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok. Jangan hanya sekadar prihatin. Saatnya berdiri di sisi korban, bukan pelaku,” serunya.
Lebih lanjut, ia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki serangan ini dan mengambil tindakan tegas terhadap AS atas pemboman yang menewaskan warga sipil Iran.
“Setidaknya ada tiga hal yang harus kita tuntut kepada dunia internasional,” jelas anggota Komite II DPD RI tersebut:
-
AS harus bertanggung jawab di hadapan Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional atas pelanggaran HAM dan agresi terhadap negara berdaulat.
-
PBB harus membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dampak pemboman terhadap warga sipil dan infrastruktur Iran.
-
Hentikan standar ganda! Dunia harus memperlakukan semua bangsa secara adil, termasuk Palestina dan Iran.
Gus Hilmy menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal regional, melainkan ujian moral bagi seluruh dunia.
“Jika dunia diam hari ini, maka dunia sedang menggali liang kubur bagi nilai-nilai keadilan yang selama ini dijunjung. Kita tak boleh menjadi pengecut yang hanya bersuara saat aman. Pancasila, UUD 1945, dan sejarah diplomasi kita menuntut keberanian.”
Menutup pernyataannya, Gus Hilmy mengingatkan amanat konstitusi Indonesia.
“Bangsa ini dipanggil untuk ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu bukan sekadar kalimat hiasan—itu kompas moral kita. Dan saat ini, arah kompas itu sangat jelas: berdiri melawan kezaliman Amerika dan mendukung rakyat Iran serta Palestina yang terus diperangi.”
