NABIRE — Penutupan operasional Kafe Mahkota di Kota Nabire, Papua tengah selama kurang lebih dua bulan terakhir memicu keluhan mendalam dari para pekerjanya. Lebih dari 40 karyawan yang menggantungkan hidup dari tempat hiburan malam tersebut kini menghadapi krisis ekonomi, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bahkan ada yang terpaksa putus kuliah.
Keluhan itu mencuat lantaran Mahkota menjadi satu-satunya kafe yang masih ditutup, sementara kafe-kafe hiburan malam lainnya di Nabire tetap beroperasi seperti biasa. Para pekerja mempertanyakan keadilan dan transparansi kebijakan yang diterapkan.
“Kami kerja baik-baik, tapi kenapa cuma Mahkota yang ditutup?” ujarnya kepada media Kamis, (19/6/2025), kata salah satu karyawan yang namanya tidak ingin di publis.
Seorang pemandu lagu di Mahkota mengaku heran dengan perlakuan yang diterima. Ia menyebut, sebelum penutupan resmi dilakukan, Mahkota kerap menjadi sasaran razia dan sidak dari berbagai pihak.
“Kami di sini kerja baik-baik, tidak pernah buat masalah. Tapi sering sekali ada sidak, sampai tamu-tamu pun jadi terganggu. Kalau suasananya begitu, siapa yang nyaman?” ujarnya.
Manajemen Kafe Mahkota menyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban administratif, termasuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian kapan izin operasional mereka akan dipulihkan.
Situasi menjadi semakin memprihatinkan. Sejumlah karyawan mengaku kini harus saling membantu hanya untuk sekadar makan.
Banyak dari mereka merupakan tulang punggung keluarga, orang tua tunggal (single parent), hingga mahasiswa yang menggantungkan biaya kuliah dari pekerjaan di kafe tersebut. Penutupan ini, menurut mereka, tidak hanya berdampak pada ekonomi pribadi, tetapi juga masa depan keluarga.
“Kami juga bayar pajak, izin kami lengkap,” katanya.
Seorang staf administrasi Kafe Mahkota mempertanyakan mengapa hanya tempat mereka yang ditutup.
“Kenapa hanya Mahkota? Kami merasa ini tidak adil. Kafe lain tetap buka. Kami juga taat aturan, pajak kami bayar, izin semua lengkap,” ujarnya.
Para pekerja berharap Pemerintah Daerah dan pihak berwenang dapat segera memberi kejelasan serta membuka ruang dialog agar mereka bisa kembali bekerja.
“Kami hanya ingin bekerja, Pak. Kami punya anak, keluarga, orang tua yang harus dinafkahi. Harapan kami Mahkota bisa buka lagi, kami bisa hidup lagi,” pungkas seorang pekerja pria.
Kasus penutupan Kafe Mahkota menjadi gambaran nyata rentannya nasib para pekerja sektor informal terhadap kebijakan yang dianggap sepihak. Mereka menyerukan perlunya penanganan yang adil, transparan, dan manusiawi dari pemerintah daerah. (MB)
