NABIRE — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua Tengah dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sidang DPR Papua Tengah, Rabu (18/6/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BPK RI Regional VI, BPK RI Perwakilan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua, unsur Forkopimda Papua Tengah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPR Papua Tengah, serta Majelis Rakyat Papua (MRP).
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Dr. Laode Nusriadi, dalam arahannya menyampaikan bahwa BPK sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah secara objektif dan independen.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ungkap Dr. Laode.
Ia menambahkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam laporan keuangan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan dari BPK merupakan bagian penting dalam siklus akuntabilitas publik dan menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Laporan ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan cermin dari tanggung jawab moral dan administratif kami terhadap penggunaan anggaran. Kami menyambut baik setiap rekomendasi dari BPK sebagai dasar dalam memperbaiki kelemahan, menutup celah potensi penyimpangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (MB)
