NABIRE – Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana dan Konflik Sosial yang digelar di Kantor Gubernur Papua Tengah, di jalan merdeka Nabire, Kamis, (12/6/2025). Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Yulianus A. Soemoele, kepada wartawan, kembali menegaskan bahwa negara tidak boleh absen dalam situasi darurat yang dialami masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas, meskipun kondisi di beberapa wilayah seperti Puncak Jaya, Intan Jaya, Sinak, dan Gome masih belum sepenuhnya pulih.
“Pelayanan kesehatan tetap harus jalan dengan baik. Pendidikan juga harus tetap bisa diakses meski dalam kondisi sulit. Kami sudah menerima laporan bahwa memang masih ada kekurangan, dan kami pastikan itu akan diselesaikan,” ujarnya dengan penuh ketegasan.
Soemoele menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi semua pihak—pemerintah provinsi, kabupaten, pusat, TNI, Polri, tokoh agama, dan adat—dalam mengatasi krisis sosial dan kemanusiaan yang terjadi.
“Kata kuncinya adalah ketika kita bersatu. Gereja harus hadir, adat juga harus hadir. Ini masyarakat kita. Siapa yang akan tolong kalau bukan kita sendiri?” katanya penuh empati.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas langkah-langkah ke depan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi di lapangan, dengan memperjelas batas-batas kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan aparat keamanan.
Soemoele mengapresiasi kerja sama yang terjalin dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut bahwa sejumlah daerah seperti Intan Jaya dan Puncak telah hadir dalam rapat, sementara Puncak Jaya belum dapat bergabung karena tengah melakukan persiapan pelantikan kepala daerah.
“Puncak Jaya ini sedang mau ‘berumah’. Mereka sedang berbenah untuk pelantikan minggu depan. Tapi komunikasi tetap kami jaga. Mereka bagian dari kita. Kami undang, dan kami terus jalin komunikasi,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa rapat tersebut merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Papua Tengah, yang dijadwalkan akan hadir setelah tiba di Nabire dalam waktu dekat.
“Pak Gubernur yang menginisiasi kegiatan ini. Beliau peduli. Dan beliau pasti akan hadir karena ini menyangkut warganya sendiri,” tambah Soemoele.
Di akhir pernyataannya, Plt. Sekda menegaskan prinsip dasar negara dalam situasi krisis: keselamatan warga adalah hukum tertinggi.
“Kita semua harus hadir. Negara tidak boleh abai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pemerintah hadir bukan sekadar slogan. Kita kerja nyata di lapangan untuk rakyat kita,” pungkasnya. (MB)
