NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut disampaikan kepada awak media usai kegiatan pembinaan di RSUD Nabire, Senin (2/6/2025).
Dalam pernyataannya, Bupati menyebut telah terjadi perubahan signifikan setelah pergantian direktur rumah sakit. Menurutnya, semangat baru manajemen membawa gebrakan dalam menjawab berbagai keluhan, khususnya terkait kesejahteraan tenaga medis.
“Sejak Direktur baru menjabat, kami terus menerima laporan terkait arus keuangan dari dua rekening, yaitu rekening BPJS dan rekening BLUD. Kami fokus pada transparansi, karena ini menyangkut hak para dokter dan tenaga medis,” ujar Mesak Magai.
Bupati juga menyoroti dua persoalan utama yang selama ini dihadapi RSUD Nabire, yakni masalah internal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kesejahteraan pegawai, serta masalah eksternal terkait pelayanan seperti obat-obatan dan ketersediaan air bersih.
Menurut Mesak, permasalahan pokok dalam tubuh BLUD adalah ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi belanja. Meski pendapatan BLUD melebihi target, tetapi pengelolaan keuangan belum sesuai perencanaan sehingga menimbulkan tunggakan, termasuk jasa medis tahun 2023.
“Ini bukan karena pendapatan tidak tercapai, tetapi karena rencana lain, belanja lain. Oleh karena itu, kita lakukan evaluasi dan mulai dari perencanaan yang tepat agar belanja bisa sesuai target,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga. Ia mengungkapkan bahwa RSUD Nabire menjadi rujukan bagi pasien dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah.
“Kami akan menyurat ke Gubernur Papua Tengah dan kepala daerah lainnya agar turut berkontribusi dalam pembiayaan pelayanan pasien luar Nabire. Selama ini kami juga mengusulkan agar dana Otsus diarahkan lebih tepat sasaran untuk pembiayaan kesehatan masyarakat Papua Tengah,” tegasnya.
Menanggapi permintaan audit RSUD, Mesak menyampaikan bahwa audit BPK telah selesai dan hasilnya memuaskan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2024. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya audit lanjutan oleh pihak ketiga jika diperlukan.
Lebih lanjut, Bupati juga menyinggung soal kurangnya alat kesehatan, seperti ventilator di ruang anak dan ICU. Ia memastikan pihaknya akan menyurati pemerintah provinsi untuk pengadaan alat tersebut dan peningkatan SDM pengelola alat.
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Bupati menyatakan bahwa proses regulasi dan alokasi anggaran sedang dikaji bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Ia berharap realisasi TPP bisa segera terlaksana pada bulan berikutnya.
“Kami mohon kesabaran para tenaga medis dan ASN. Ini sedang dalam proses, dan kami komit untuk menyelesaikannya sesuai aturan,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Nabire terus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan layanan kesehatan dan memperbaiki sistem pengelolaan BLUD. Dengan langkah-langkah reformasi ini, diharapkan RSUD Nabire dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta tenaga kesehatan. (MB)
