NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini disampaikan oleh Ukkas, S.Sos., M.K.P., Staf Ahli Gubernur Papua Tengah bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, saat membuka seminar bertajuk “Pembangunan yang Adil dan Berkelanjutan” di Adamant Hotel, jayanti Nabire Papua Tengah, Jumat (30/5/2025).
Dalam sambutannya, Ukkas menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk membangun Papua Tengah yang lebih baik, khususnya di tengah ancaman terhadap kelestarian hutan dan perubahan iklim.
“Saya percaya bahwa membangun Papua tidak cukup hanya dengan keberkatan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pemerintah hadir,” ujar Ukkas.
“Jadi kita harus kolaborasi, kita harus bersinergi bagaimana membangun wakua ke depan, khususnya wakua benar.”
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pendekatan pembangunan baru yang bersifat inklusif, partisipatif, dan berkeharian.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, berkeharian, dan berbagi,” tegasnya.
Pernyataan Ukkas menjadi sorotan penting dalam seminar yang diselenggarakan oleh WALHI Papua bersama Jikalahari. Acara ini digelar untuk membahas tantangan nyata di Papua Tengah, termasuk deforestasi yang masih terus terjadi. Berdasarkan data WALHI Papua, sekitar 27.000 hektar hutan alam hilang pada Maret 2025 akibat aktivitas industri besar, seperti perkebunan sawit, tebu, tambang, dan pembalakan liar.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh adat, aktivis lingkungan, jurnalis, dan akademisi. Diskusi yang berlangsung diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dalam menghadapi krisis lingkungan dan memperkuat peran masyarakat adat dalam perlindungan hutan. (MB)
