NABIRE — Dalam suasana penuh khidmat dan semangat kebangsaan, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi membuka Rapat Kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua yang digelar di Ballroom Bandara Lama, Nabire, Papua Tengah, pada Senin (26/5/2025).
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari seluruh Tanah Papua, antara lain para pimpinan Majelis Rakyat Papua dari seluruh provinsi, pimpinan POPCHA MRP (Sehat Tanah Papua), koordinator BP3 UKP (Sehat Tanah Papua), anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat tinggi pratama yang turut memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan MRP.
Hadir pula para rektor dan akademisi dari Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, serta perwakilan masyarakat sipil dari berbagai wilayah, yang semuanya menunjukkan komitmen kuat terhadap masa depan Orang Asli Papua (OAP).
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat kerja ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum strategis dalam memperkuat peran Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultural yang mewakili suara, hak, dan martabat masyarakat asli Papua.
“Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini rapat kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua dalam penguatan lembaga Majelis Rakyat Papua dalam perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi saya buka,” tegas Gubernur Nawipa dengan penuh semangat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga Papua sebagai tanah damai dan bermartabat, yang tumbuh dalam nilai keadilan dan kesetaraan.
“Mari kita jaga Papua, rawat kemerdekaan, dan panggung peradaban baru, karena Papua yang dapat adil dan berguna. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ujarnya menutup sambutan, disambut tepuk tangan hadirin.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang memperkuat posisi MRP sebagai mitra penting pemerintah dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat Papua, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi lintas wilayah adat antara MRP dari enam provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah selaku tuan rumah. (MB)
