Menu

Mode Gelap
BULD DPD RI Uji Publik Regulasi Pendidikan Bali, Soroti Kewenangan Pusat dan Daerah Komite IV DPD RI Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026–2031 Anggota BULD DPD RI Wilhelmus Pigai Soroti Pemerataan Pendidikan di Papua Wilhelmus Pigai: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Daerah HUT ke-81 MPR-DPR, DPD Dorong Parlemen Perkuat Kolaborasi dan Aspirasi Rakyat IKB PMKJ Jabodetabek Tempa Generasi Muda Jayawijaya Jadi Calon Pemimpin Papua

Headline

Mahasiswa Dogiyai di Jayapura Tolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya

Etty Welerbadge-check


					Mahasiswa Dogiyai di Jayapura Tolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya Perbesar

JAYAPURA – Mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai yang tergabung dalam Tim Peduli Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Wilayah Kabupaten Dogiyai menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Asrama Dogiyai, Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, pada Sabtu (24/5/2025).

Menurut Melianus Tagi, koordinator tim, pemekaran wilayah tidak akan menyelesaikan masalah struktural yang dihadapi masyarakat Dogiyai, seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik sosial. Sebaliknya, mereka menilai pemekaran hanya menjadi agenda elit politik yang tidak mewakili aspirasi rakyat.

Berikut 7 Poin Pernyataan Sikap Mahasiswa Dogiyai di Jayapura:

  1. Menolak dengan tegas segala bentuk pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang dilakukan oleh oknum atau elit politik lokal yang mengatasnamakan rakyat Mapia.
  2. Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membatalkan rencana pembahasan dan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mapia Raya karena tidak menyentuh akar persoalan rakyat.
  3. Menyatakan mosi tidak percaya kepada Matias Butu dan kelompoknya yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat Mapia secara keseluruhan.
  4. Menuntut Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Dogiyai untuk menghentikan seluruh proses pemekaran; jika tidak diindahkan, mahasiswa mengancam akan menutup Jalan Trans Mapia sebagai bentuk protes.
  5. Menuntut agar draf pemekaran diuji secara akademik dan disusun secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh adat, tokoh perempuan, dan unsur terkait lainnya.
  6. Menuntut Gubernur Papua Tengah untuk menghentikan seluruh proses pemekaran di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Dogiyai.
  7. Menuntut penghentian operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di seluruh Tanah Papua karena dianggap memperburuk kondisi sosial masyarakat adat.

Pernyataan ini mencerminkan sikap kritis dan kepedulian mahasiswa Dogiyai terhadap masa depan tanah kelahiran mereka serta dorongan untuk menciptakan keadilan sosial yang sejati di wilayah Papua.(MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Wanggar Sari Apresiasi Dinkes Nabire Selesaikan Masalah Internal Puskesmas

22 September 2026 - 10:11 WIB

IMG 20260922 WA0050

Polda Papua dan Belanda Perkuat Komunikasi, Bahas Keamanan hingga Lingkungan

22 September 2026 - 10:07 WIB

IMG 20260922 WA0045

September, Realisasi Fisik APBD Mimika 52 Persen, Realisasi Keuangan 48 Persen

22 September 2026 - 10:01 WIB

IMG 20260922 WA0042

FKP, Pemkab Mimika Dorong Pelayanan Publik Lebih Inklusif 

22 September 2026 - 09:57 WIB

IMG 20260922 WA0041

Pendulang di Landfill Mile 38 Diminta Pindahkan Camp, Batas Waktu 29 September

22 September 2026 - 09:18 WIB

IMG 20260922 WA0040
Trending di Headline