Menu

Mode Gelap
Komite IV DPD RI Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026–2031 Anggota BULD DPD RI Wilhelmus Pigai Soroti Pemerataan Pendidikan di Papua Wilhelmus Pigai: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Daerah HUT ke-81 MPR-DPR, DPD Dorong Parlemen Perkuat Kolaborasi dan Aspirasi Rakyat IKB PMKJ Jabodetabek Tempa Generasi Muda Jayawijaya Jadi Calon Pemimpin Papua Wilhelmus Pigai Serahkan Hadiah Quiz HUT ke-81 RI untuk Pelajar hingga Mahasiswa

Headline

Mahasiswa Dogiyai di Jayapura Tolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya

Etty Welerbadge-check


					Mahasiswa Dogiyai di Jayapura Tolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya Perbesar

JAYAPURA – Mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai yang tergabung dalam Tim Peduli Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Wilayah Kabupaten Dogiyai menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Asrama Dogiyai, Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, pada Sabtu (24/5/2025).

Menurut Melianus Tagi, koordinator tim, pemekaran wilayah tidak akan menyelesaikan masalah struktural yang dihadapi masyarakat Dogiyai, seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik sosial. Sebaliknya, mereka menilai pemekaran hanya menjadi agenda elit politik yang tidak mewakili aspirasi rakyat.

Berikut 7 Poin Pernyataan Sikap Mahasiswa Dogiyai di Jayapura:

  1. Menolak dengan tegas segala bentuk pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang dilakukan oleh oknum atau elit politik lokal yang mengatasnamakan rakyat Mapia.
  2. Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membatalkan rencana pembahasan dan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mapia Raya karena tidak menyentuh akar persoalan rakyat.
  3. Menyatakan mosi tidak percaya kepada Matias Butu dan kelompoknya yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat Mapia secara keseluruhan.
  4. Menuntut Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Dogiyai untuk menghentikan seluruh proses pemekaran; jika tidak diindahkan, mahasiswa mengancam akan menutup Jalan Trans Mapia sebagai bentuk protes.
  5. Menuntut agar draf pemekaran diuji secara akademik dan disusun secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh adat, tokoh perempuan, dan unsur terkait lainnya.
  6. Menuntut Gubernur Papua Tengah untuk menghentikan seluruh proses pemekaran di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Dogiyai.
  7. Menuntut penghentian operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di seluruh Tanah Papua karena dianggap memperburuk kondisi sosial masyarakat adat.

Pernyataan ini mencerminkan sikap kritis dan kepedulian mahasiswa Dogiyai terhadap masa depan tanah kelahiran mereka serta dorongan untuk menciptakan keadilan sosial yang sejati di wilayah Papua.(MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

23 Calon Anggota BPK Bakal Diuji Komite IV DPD RI Akhir September

12 September 2026 - 05:54 WIB

FB IMG

Ketua Komite IV DPD RI Apresiasi Program Pembukaan Rekening untuk 200 Juta Warga, BPD Jangan Ditinggalkan

12 September 2026 - 05:49 WIB

Q

Mama Makdalena Masih Membaca di Usia 56 Tahun, Jadi Tamparan bagi Kemalasan Anak Muda

11 September 2026 - 13:29 WIB

IMG 20260911 WA0015

Penyulutan Obor Prasetya Tandai Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire

11 September 2026 - 13:26 WIB

IMG 20260911 WA0002

Pemkab Nabire Percepat Program Pengembangan Padi PM-AAS Seluas 567 Hektare

11 September 2026 - 13:18 WIB

IMG 20260911 WA0001
Trending di Headline