Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Ketua Komite III DPD RI Serukan Penguatan Komitmen Negara dalam Melindungi Pekerja

adminbadge-check


					Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Filep Wamafma Perbesar

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Filep Wamafma

JAKARTA – Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh setiap 1 Mei, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Filep Wamafma, menyampaikan keprihatinan sekaligus seruan penting kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin perlindungan dan keadilan sosial bagi para pekerja Indonesia.

“May Day bukan sekadar seremoni tahunan atau simbol perjuangan buruh. Ini adalah momen reflektif yang seharusnya menggugah semua pihak agar memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara adil dan bermartabat,” ujar Filep di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Filep menyoroti berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam dunia kerja saat ini, seperti dampak globalisasi, digitalisasi, hingga deregulasi ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa banyak pekerja kini berada dalam posisi rentan akibat sistem kerja kontrak, outsourcing, dan lemahnya posisi tawar serikat buruh yang terfragmentasi.

“Kita tidak boleh membiarkan hak-hak pekerja dikorbankan demi investasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Pekerja bukan beban, tetapi tulang punggung pembangunan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen konkret, Filep menyebut bahwa Komite III DPD RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. RUU ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 102 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial, serta menyempurnakan sistem jaminan sosial nasional agar inklusif, mencakup pekerja sektor informal, pekerja migran, pekerja platform digital, dan pekerja lepas.

Filep juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penerapan upah layak, jam kerja manusiawi, serta jaminan perlindungan ketenagakerjaan berbasis keadilan.

“Negara harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan penjaga kesejahteraan rakyat—terutama kaum pekerja,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dari Mimika Untuk Indonesia, Kemenag Papua: KKT II Jadi Bukti Papua Berkontribusi Merawat Toleransi Nasional

16 November 2026 - 16:18 WIB

20261115

Diperiksa Dua Kali soal Hibah KPU Mimika, Johannes Rettob Tegaskan Tak Terlibat

16 November 2026 - 08:52 WIB

Screenshot 20261116 174841 Gallery

Kapolda Jermias Rontini Instruksikan Personel Maksimalkan Pengamanan Objek Vital Nasional

16 November 2026 - 08:29 WIB

IMG 20261116 WA0040

Polisi Amankan Tiga Pemuda Bersama BB Parang dan Samurai 

16 November 2026 - 08:21 WIB

IMG 20261116 WA0033

Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas, Polres Mimika Gelar Operasi Zebra Noken

16 November 2026 - 08:11 WIB

IMG 20261116 WA0036
Trending di Headline