Jakarta – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pengembangan destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Pariwisata yang digelar di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, lantai 3, pada Rabu (30/4).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III, Dailami Firdaus, dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dan Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati. Dalam pertemuan tersebut, Komite III menekankan pentingnya pemerataan pembangunan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami mengharapkan pembangunan pariwisata tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menyasar daerah lain seperti Kalimantan dan kawasan timur Indonesia, termasuk Papua yang memiliki potensi wisata luar biasa, baik untuk pasar nasional maupun internasional,” ujar Dailami.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pembahasan Inventarisasi Materi Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta evaluasi program prioritas Kementerian Pariwisata RI tahun 2025 di setiap provinsi.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebesar 19 persen atau mencapai sekitar 2,2 juta kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sepanjang Januari hingga Februari 2025, tercatat 1,89 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Ini membuktikan bahwa pengelolaan pariwisata kita berada di jalur yang baik,” jelasnya.
Selain itu, minat wisatawan domestik juga terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 21,7 persen pada tahun 2024. Widiyanti optimistis terhadap target jangka panjang, yaitu 23,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,5 miliar kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2029.
Ia juga menegaskan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk peningkatan lapangan kerja dan arus investasi di berbagai daerah.
