Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Pemprov Papua Tengah Terapkan Kebijakan Baru: 90% Pegawai Honorer OAP Mulai April 2025

adminbadge-check


					Pemprov Papua Tengah Terapkan Kebijakan Baru: 90% Pegawai Honorer OAP Mulai April 2025 Perbesar

NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 800.1/146-2/SET terkait pengelolaan Pegawai Non-ASN/Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk tahun 2025.

Dalam surat edaran tersebut, Gubernur menegaskan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib mengalokasikan 90% pegawai Non-ASN/Kontrak untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 10% bagi non-OAP. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat asli Papua dalam sektor pemerintahan daerah.

Selain itu, bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang tenaga Pegawai Non-ASN/Kontrak, pembayaran upah hanya dapat dilakukan hingga Maret 2025. Setelahnya, harus dilakukan revisi jumlah pegawai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, bagi Perangkat Daerah yang belum mengeluarkan SK Gubernur terkait tenaga Non-ASN/Kontrak, mereka diwajibkan untuk menyusun SK yang mengacu pada aturan tersebut.

Kebijakan ini diambil dalam rangka optimalisasi pengelolaan tenaga kerja Non-ASN di Papua Tengah serta meningkatkan partisipasi masyarakat asli dalam pemerintahan. Surat edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengelola pegawai Non-ASN/Kontrak ke depan.

Keputusan Gubernur Papua Tengah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui kebijakan afirmatif di sektor ketenagakerjaan. Dengan menerapkan sistem kuota 90% untuk OAP, diharapkan semakin banyak masyarakat asli Papua yang mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintahan daerah.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066

Gubernur Papua Tengah Dorong Petani Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia

17 November 2026 - 13:03 WIB

IMG 20261117 WA0065

Yustinus Pigai: Pertina yang Sah di Bawah Payung KONI

17 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261117 WA0062

Pemuda Mimika Minta Publik Tak Bangun Opini Liar soal Pemeriksaan Bupati dalam Kasus Hibah KPU

17 November 2026 - 10:05 WIB

20261116
Trending di News