Menu ✖

Mode Gelap
Staff Ahli DPD RI Papua Tengah Dorong Anak Muda Kreatif di Era Digital Program Sekolah Sepanjang Hari Gagasan Meki Nawipa Resmi Diluncurkan di Puncak Jaya BULD DPD RI Uji Publik Regulasi Pendidikan Bali, Soroti Kewenangan Pusat dan Daerah Komite IV DPD RI Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026–2031 Anggota BULD DPD RI Wilhelmus Pigai Soroti Pemerataan Pendidikan di Papua Wilhelmus Pigai: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Daerah

Headline

Empat Kampung di Mimika Jadi Sasaran Penguatan Program Pencegahan Stunting

Etty Welerbadge-check


					Empat Kampung di Mimika Jadi Sasaran Penguatan Program Pencegahan Stunting Perbesar

TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) memperkuat strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan berbasis kampung.

Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Sosialisasi Kampung Percontohan dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting yang berlangsung di Hotel Swiss Belinn Timika, Jumat (25/9/2026).

Dalam workshop tersebut, empat wilayah di Kabupaten Mimika ditetapkan untuk dipersiapkan sebagai kampung model, yaitu Kelurahan Koprapoka, Kampung Tipuka, Kampung Ayuka, dan Kampung Atuka.

Senior Program Manager Project PASTI Papua, Christine Julia Sagala, mengatakan penyiapan kampung model merupakan bagian dari proses pendampingan yang telah dilakukan sejak 2024 terhadap 11 kampung dan kelurahan di Kabupaten Mimika.

Menurutnya, berdasarkan hasil pendampingan serta pemetaan potensi di masing-masing wilayah, empat wilayah tersebut dinilai memiliki kesiapan untuk menjadi contoh dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

“Untuk mendukung visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, diperlukan percepatan penurunan stunting yang akurat dan dimulai dari kampung,” ujar Christine.

Ia menjelaskan, pengembangan kampung model akan berfokus pada sejumlah indikator, antara lain keterbukaan dan pemanfaatan data, penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), optimalisasi pelayanan posyandu, intervensi gizi spesifik, serta penguatan kelembagaan TPPS di tingkat kampung dan kelurahan.

Christine menilai posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah stunting sejak dini. Karena itu, pelayanan posyandu perlu diperkuat agar tidak hanya melakukan penimbangan dan pengukuran, tetapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan promosi kesehatan masyarakat.

“Posyandu merupakan salah satu pintu gerbang untuk pencegahan stunting melalui penimbangan dan pengukuran yang tepat. Karena itu, layanan posyandu harus aktif dan mampu menjadi pusat promosi kesehatan di masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, distrik, kampung, fasilitas kesehatan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan, hingga pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja secara bersama-sama.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Shanty Sondang, mengatakan kesiapan kampung model tidak cukup hanya diukur dari kelengkapan administrasi.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan, seperti kesiapan kelembagaan, kualitas layanan, kapasitas kader, ketersediaan data, mekanisme rujukan, serta keterlibatan aktif masyarakat.

“Kesiapan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek administrasi, tetapi juga dari kesiapan kelembagaan, layanan, kader, data, mekanisme rujukan, dan keterlibatan masyarakat,” tegasnya.

Shanty juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar berbagai program pencegahan dan penurunan stunting dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan hingga ke tingkat kampung.

Dukungan, kata dia, harus diberikan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak. Penguatan posyandu, perlindungan sosial bagi keluarga yang membutuhkan, serta integrasi berbagai program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Kita perlu memastikan adanya dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, memperkuat peran posyandu, memastikan mekanisme perlindungan sosial bagi keluarga yang membutuhkan, serta mengintegrasikan berbagai upaya perbaikan di masyarakat,” ujarnya.

Workshop ini sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai kesiapan kampung model, mengevaluasi pencapaian target, serta mempersiapkan deklarasi kampung model untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan Kabupaten Mimika, tetapi juga menghadirkan perwakilan dari Kabupaten Asmat dan Nabire. Keterlibatan lintas daerah ini diharapkan dapat membuka ruang berbagi pengalaman dan praktik baik yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di tingkat kampung.

Dengan dipersiapkannya Koprapoka, Tipuka, Ayuka, dan Atuka sebagai kampung model, diharapkan pengelolaan data, pelayanan posyandu, pendampingan keluarga berisiko stunting, intervensi gizi, serta keterlibatan masyarakat dapat dilakukan secara lebih terpadu.

Langkah tersebut diharapkan turut mendukung upaya mewujudkan masyarakat Mimika yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, aman, dan damai. (Cr2)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Hak atas Tanah Leluhur dan Manfaat Investasi jadi Sorotan di Workshop FPHS

25 September 2026 - 15:20 WIB

IMG 20260926 WA0003

Tanah SD Negeri Inauga Disengketakan, Penggugat Pegang SHM, Pemda Andalkan Putusan MA

25 September 2026 - 15:11 WIB

IMG 20260925 WA0041

Hampir 2.000 Pedagang Ramaikan Pasar Sentral Timika, 600 di Antaranya Mama-Mama Papua

25 September 2026 - 14:56 WIB

20260923

Penerimaan Retribusi Naik, Disperindag Mimika Optimistis Target Tahunan Terlampaui

25 September 2026 - 14:16 WIB

20260923

Jelang Seleksi Paskibraka 2027, PPI Mimika Latih 357 Pelajar

25 September 2026 - 13:37 WIB

IMG 20260925 WA0052
Trending di Headline