TIMIKA – Fraksi Gerindra DPRK Mimika menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan dan penetapan. Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan terutama terkait pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penanganan penyalahgunaan zat adiktif pada anak.
Pandangan akhir Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026) menegaskan bahwa berbagai komitmen pemerintah daerah harus diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan dievaluasi secara berkala agar berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra mengapresiasi jawaban Pemerintah Kabupaten Mimika atas berbagai masukan fraksi-fraksi DPRK, termasuk komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta menjaga stabilitas daerah. Namun, fraksi tersebut mengingatkan bahwa persoalan keterlambatan realisasi APBD akibat lambatnya proses pengadaan barang dan jasa tidak boleh terus berulang.
“Pemerintah perlu memastikan percepatan proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran sehingga serapan anggaran dapat berjalan optimal,” kata Elinus.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta komitmen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan melalui target yang terukur dengan mengoptimalkan sektor perikanan, pertanian, pariwisata, pajak, retribusi, serta membuka sumber-sumber pendapatan baru agar ketergantungan terhadap dana transfer semakin berkurang.
Di bidang pembangunan, Gerindra menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur agar keterlambatan pekerjaan yang selama ini berdampak pada rendahnya realisasi belanja modal tidak kembali terjadi.
Fraksi tersebut juga mengapresiasi penurunan prevalensi stunting di Mimika, namun meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mempercepat realisasi anggaran, dan meningkatkan pelayanan hingga ke kampung-kampung.
Sementara terkait situasi keamanan di Distrik Kwamki Narama, Gerindra mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik untuk menangkal hoaks, namun meminta upaya tersebut dibarengi pemberdayaan masyarakat, rekonsiliasi, pemulihan sosial ekonomi, serta penyampaian informasi resmi yang cepat dan mudah diakses.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Mimika.
Rekomendasi utama adalah percepatan pembangunan jembatan penghubung di wilayah pegunungan dan pesisir, termasuk jembatan gantung yang menghubungkan kampung-kampung terisolasi. Elinus menyebut hasil kunjungan lapangan DPRK menemukan kebutuhan pembangunan jembatan di wilayah Banti, Distrik Jila, hingga Bella yang menjadi akses vital masyarakat.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi udara di wilayah pedalaman melalui perpanjangan landasan pacu di Noema, Jila, dan Alama, melanjutkan pembangunan lapangan terbang di Hoeya, Alama, dan Bella, serta membangun lapangan terbang baru di Arwanop (Banti) dan Opitawak untuk membuka akses masyarakat pegunungan.
Di wilayah pesisir, Gerindra mendorong pembangunan dan rehabilitasi dermaga serta normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan agar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat tetap lancar.
Pada sektor ketenagakerjaan, Fraksi Gerindra meminta kuota pelatihan vokasi bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya suku Amungme dan Kamoro, ditingkatkan dari sekitar 500 peserta menjadi sedikitnya 1.000 peserta setiap tahun melalui dukungan Dana Otonomi Khusus.
Gerindra juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Mimika yang diperkirakan mencapai sekitar 15.000 orang. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat kerja sama dengan perusahaan dan kontraktor agar memprioritaskan tenaga kerja lokal, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan tersebut.
Rekomendasi lainnya adalah keberpihakan kepada kontraktor lokal Orang Asli Papua melalui pemberian akses terhadap paket-paket pekerjaan konstruksi skala kecil, disertai pendampingan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, serta pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan.
Fraksi Gerindra juga meminta bangunan rumah rehabilitasi di SP4 Kilometer 8 segera difungsikan sebagai pusat rehabilitasi bagi anak-anak usia sekolah yang mengalami ketergantungan terhadap zat adiktif, termasuk lem Aibon. Selain itu, pemerintah didorong menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur penanganan anak rentan penyalahgunaan NAPZA, termasuk pembatasan penjualan zat adiktif alternatif kepada anak di bawah umur.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra turut menyatakan dukungan agar Pelaksana Tugas Sekretaris DPRK Mimika dapat dipertimbangkan menjadi pejabat definitif karena dinilai telah menjalankan tugas dengan baik dalam memfasilitasi kegiatan DPRK.
Di akhir pandangan fraksinya, Gerindra menyatakan menerima LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan syarat seluruh komitmen perbaikan dijadikan prioritas pelaksanaan dan dievaluasi secara berkala guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika. (Cr1)
