WAGHETE – Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah Frenny Anouw, S.IP secara resmi melantik pengurus KPA Kabupaten Deiyai Periode 2025-2030. Pelantikan tersebut langsung dihadiri Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, Plt Kepala Dinas Kesehatan Deiyai Mandos Mote, S.IP dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
KPA Deiyai dinakhodai Maksimus Pigai bersama sejumlah pengurus yang berasal dari para medis, aktivis dan tokoh masyarakat itu dilangsungkan di aula BKPSDM Deiyai, Rabu, (8/10/2025)
Ketua KPA Provinsi Papua Tengah Frenny Anouw, S.IP mengatakan pelantikan ini merupakan yang pertama kali setelah pihaknya menerima mandat organisasi dari Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH belum lama ini di Nabire.
Menurut Frenny, Gubernur Papua Tengah dan Bupati Deiyai Melkianus Mote, ST sangat peduli dengan manusia terutama keselamatan terhadap masyarakatnya. Buktinya mereka sendiri bergerak cepat dalam membentuk pengurus KPA di provinsi maupun kabupaten Deiyai dengan memberikan dukungan penuh kepada KPA.
“Kami aktifkan KPA dan Deiyai ini adalah yang pertama kali kami lantik. Berarti Bupati Deiyai (Pak Mote) peduli dengan manusia Deiyai. HIV/Aids ini menjadi perhatian bersama, Tuhan kasih hikmah kepada Gubernur dan Bupati Deiyai supaya bisa selamatkan manusia yang tersisa di Papua Tengah ini supaya kita semua sama-sama menjadi tuan di atas tanah Papua ini,” kata Frenny Anouw.
Tugas pihaknya, lanjut dia, adalah mensosialisasikan tentang bahaya HIV/Aids di kalangan yang tak terbatas. Walaupun TB dan malaria merupakan tugas dari Dinas Kesehatan, namun demi keselamatan terhadap manusia Deiyai maka bisa disosialisasikan secara barengan.
Anouw juga mengumumkan bahwa data orang dengan HIV/Aids (ODHA) di Deiyai sebanyak 261 ODHA. “Data itu bagi mereka yang sudah periksa, tapi kami belum tahu bagi yang belum periksa,” katanya.
Sistem kerja pihaknya, Frenny mengibaratkan KPA jemput bola sedangkan Dinas Kesehatan tunggu bola. Ia mengartikan KPA turun ke lapangan (di tengah masyarakat) memberikan sosialisasi tentang bahaya HIV/Aids kepada masyarakat di kampung-kampung, sementara Dinas Kesehatan tunggu dari hasil sosialisasi bahwa pasien akan datang periksa di RSUD disinkronkan dengan data yang ada di Puskesmas.
“Kami juga harap kepada pak Bupati Deiyai juga tolong fasilitasi tenaga KPA dengan APD juga,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Deiyai Mandos Mote, S.IP mengatakan, organisasi perangkat daerah yang ia pimpin memiliki sejumlah langkah guna memproteksi terhadap terhadap manusia yang tersisa.
Salah satunya, kata purna praja ini, perkuat kegiatan penyadaran di tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan masyarakat umum tentang bahaya HIV/Aids.
“Jadi kita antara Dinas dan KPA bersinergi buat modul sebagai bahan sosialisasi. Jadi kita jalan bersama-sama sebab kami juga punya tim,” kata Mandos.
Ketua KPA Deiyai Maksimus Pigai meminta para pastor, pendeta dan haji juga tolong khotbah tentang bahaya HIV Aids.
“Para rohaniawan jangan hanya khotbah tentang keselamatan jiwa di akhirat, tapi juga tolong khotbah tentang keselamatan nyawa manusia terutama bahaya HIV dan Aids ini,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Deiyai, Melkianus Mote mengatakan, penanggulangan HIV dan Aids ini pekerjaan yang tidak mudah, namun memiliki makna pekerjaan mulia.
Bupati Mote mengaku, ia pernah menjadi relawan HIV/Aids kurang lebih dua tahun. Hal yang ia temukan adalah mau memaksa orang periksa virus HIV/Aids sangat berat, sebab diri sendiri apalagi pengurus KPA sendiri takut untuk periksa.
“Jujur saja, mau periksa itu paling takut. Kita pengurus KPA saja tidak berani, apalagi mau menyuruh orang lain periksa. Karena itu saya mau sampaikan bahwa kita harus sinergi. KPA harus sinergi dengan lembaga pemerintah, salah satunya yang kita laksanakan sekarang. Harus kerjasama dengan RSUD, Dinkes, DPMK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.
Orang nomor satu di Deiyai ini mengatakan, KPA juga harus berkolaborasi dengan lembaga non pemerintah supaya bisa dapatkan bahan sosialisasi seperti pamflet, flyer, kondom atau bahan lain dari organisasi internasional.
“KPA juga harus sinergi dengan LSM yang ada di Deiyai. Masuk di sekolah tentang pemahaman HIV itu harus seorang guru. Di gereja atau masjid juga harus rohaniawan. Kalau di pemuda itu harus KNPI dan KONI yang masuk,” ujar Mote.
Bupati Melkianus bilang, KPA Deiyai bakal dimulai dari nol sehingga ia meminta kepada pengurus KPA tugas pertama harus petakan dan bentuk satu komunitas dulu.
“Seperti di dalam gereja harus dibentuk oleh orang dalam gereja sendiri,” ucapnya.
Ia menegaskan bakal mendukung KPA dan semua organisasi lainnya di Deiyai, namun harus membuktikan kerja secara prosedural.
“Dana Hibah saya akan kasih kalau mereka (KPA) kerjakan. Itu sama seperti KNPI, KONI dan siapapun harus buktikan kerja dulu. Kalau tidak kerja, minta maaf saya tidak akan kasih.
Intinya bahwa tidak ada orang lain yang datang bantu, kecuali kita anak asli sendiri bisa bantu kita punya masyarakat,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan, tahun 2026 pengurus KPA maupun LSM yang terbentuk kami akan daftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
“Tinggal ketua KPA list nama yang selalu aktif,” ucapnya. (MB)
