NABIRE – Kabupaten Nabire mencatat angka kumulatif HIV sebanyak 10.790 kasus hingga September 2026. Situasi ini menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta penyakit infeksi menular seksual (PIMS), melalui penguatan pemeriksaan, pengobatan, edukasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.
Data tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Nabire Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Hotel Carmel, Kalibobo, Nabire, Selasa (27/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Agustina Elvin, memaparkan situasi HIV/AIDS dan PIMS di Kabupaten Nabire untuk periode Januari–September 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah pemeriksaan HIV mencapai 12.245, dengan 763 hasil positif. Sementara itu, target pemeriksaan HIV ditetapkan sebanyak 16.249, dengan capaian sekitar 75 persen.
Dari jumlah hasil positif tersebut, data mencatat 468 orang dengan HIV (ODHIV) telah mengetahui statusnya. Jumlah yang sama tercatat pada ODHIV yang baru memulai pengobatan antiretroviral (ART) dan ODHIV yang sedang menjalani ART dalam periode pelaporan.
Pada aspek pemantauan pengobatan, sebanyak 578 ODHIV tercatat menjalani pemeriksaan viral load (VL), dengan 525 orang mengalami supresi viral load. Angka tersebut setara sekitar 91 persen dari jumlah yang diperiksa.
Data Dinas Kesehatan juga mencatat jumlah kumulatif ODHIV yang menjalani pengobatan antiretroviral (ARV) sebanyak 1.880 orang atau 17,4 persen.
Nabire menjadi perhatian dalam penanggulangan HIV
Dalam materi situasi HIV/AIDS, Provinsi Papua Tengah disebut mencatat akumulasi 19.504 kasus, sementara Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan angka kumulatif tertinggi, yakni 10.790 kasus hingga September 2026.
Nabire bersama Kabupaten Mimika juga menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena tingginya temuan kasus. Mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi disebut sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program penanggulangan HIV/AIDS.
Namun, tingginya angka temuan perlu dibaca dengan mempertimbangkan cakupan pemeriksaan, karakteristik penduduk, serta kualitas pencatatan dan pelaporan. Perluasan pemeriksaan atau *testing* dapat meningkatkan penemuan kasus yang sebelumnya belum teridentifikasi.
Karena itu, validasi data menjadi penting untuk memastikan angka kumulatif, temuan baru, status pengobatan, dan hasil pemantauan pasien tercatat secara tepat.
Materi tersebut juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan dan penataan kepengurusan internal KPA agar program penjangkauan, edukasi, pendampingan, dan koordinasi dapat berjalan konsisten tanpa terhambat persoalan birokrasi.
Situasi PIMS dan sifilis turut menjadi perhatian
Selain HIV/AIDS, Agustina Elvin memaparkan situasi penyakit infeksi menular seksual (PIMS) dan sifilis di Kabupaten Nabire selama Januari–September 2026.
Dalam data tersebut, estimasi sifilis tercatat sebesar 13,3 persen, dengan target pemeriksaan sebanyak 138.683. Paparan juga memuat data pemeriksaan PIMS sebanyak 12.071, 10.979, dan 2.837, serta hasil positif masing-masing 1.884, 1.694, dan 236.
Untuk sifilis pada populasi umum, tercantum persentase 13,1 persen, 16 persen, dan 8 persen. Sementara pada kelompok ibu hamil, data mencantumkan persentase 98 persen, 98 persen, dan 44 persen, disertai angka 931 dan 888 serta 103 orang yang tercatat mendapat pengobatan.
Rincian indikator tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kategori, pembilang, dan penyebut masing-masing angka agar capaian pemeriksaan, hasil positif, dan pengobatan dapat dibaca secara tepat.
Penguatan layanan pemeriksaan dan pengobatan PIMS, termasuk sifilis, menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya ini membutuhkan edukasi, akses pemeriksaan, penanganan sesuai standar medis, serta tindak lanjut yang berkesinambungan.
Bupati tekankan kerja sama lintas sektor
Sementara itu, Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Nabire.
Bupati menegaskan bahwa persoalan HIV/AIDS bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh unsur masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap warga memperoleh akses terhadap informasi, pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan kesehatan, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan.
Selain itu, edukasi mengenai HIV/AIDS perlu disampaikan secara berkelanjutan melalui lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, komunitas, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Bupati turut mengingatkan agar stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV tidak menjadi penghalang untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan dukungan sosial.
Menurutnya, rapat koordinasi harus menghasilkan rencana kerja yang terukur, realistis, dan dapat dilaksanakan, bukan hanya berhenti pada diskusi maupun penyampaian laporan.
KPA libatkan sekitar 70 peserta
Ketua KPA Kabupaten Nabire, Yonni Lamech Jimclif Niwari, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat kemitraan antarlembaga, meninjau pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun rencana tindak lanjut beserta pembagian peran dan tanggung jawab.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti sekitar 70 peserta dari unsur organisasi perangkat daerah, instansi terkait, lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas di Kabupaten Nabire.
Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, pemaparan perkembangan program kerja KPA, serta penyusunan rencana tindak lanjut program.
Yonni mengajak seluruh peserta mengikuti rapat secara aktif dan berorientasi pada solusi agar setiap kesepakatan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Melalui rapat koordinasi tersebut, KPA Kabupaten Nabire berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS, sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Nabire. (MB)
