NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang berlangsung di L-Price Resto, Jalan Yos Sudarso, Nabire, pada Kamis (31/7/2025).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam merealisasikan program pendidikan prioritas Gubernur Papua Tengah yang akan dicanangkan secara resmi pada 17 Agustus 2025 mendatang.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala OPD teknis, perwakilan kabupaten, lembaga pendidikan swasta, dan para narasumber. Salah satunya adalah Dr. Agus Sumule, yang turut menjadi narasumber dalam diskusi implementasi program SSH.
Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan, Yulianus Kuayo, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari janji politik Gubernur Papua Tengah dan akan diterapkan terlebih dahulu di tiga kabupaten sebagai proyek percontohan, yakni Kabupaten Mimika (Kokonao), Nabire, dan Paniai.
“Untuk Mimika, lokusnya sudah ditentukan yaitu di Kokonao. Sedangkan untuk Nabire dan Paniai masih menunggu usulan dari masing-masing kabupaten,” jelas Kuayo.
Ia menegaskan bahwa sekolah yang menjadi sasaran program harus memenuhi kriteria daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memiliki populasi pelajar Orang Asli Papua (OAP) yang tinggi. Setiap kabupaten diharapkan mengusulkan lima sekolah, dan dari usulan itu, Provinsi akan menetapkan satu atau dua sekolah sebagai pilot project.
Selain SSH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga akan meluncurkan program pendidikan gratis serta aplikasi pendataan pelajar OAP yang bertujuan untuk memetakan anak-anak yang belum atau tidak melanjutkan sekolah di jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
“Kami ingin mengintervensi angka putus sekolah dan memproteksi anak-anak OAP agar tidak tercecer dari sistem pendidikan. Ini juga berdampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tambah Kuayo.
Ia juga menyoroti tantangan pendidikan di wilayah-wilayah pedalaman. Menurutnya, banyak anak-anak yang harus berburu sepulang sekolah, sehingga tidak bisa konsisten mengikuti pelajaran. Karena itu, pendekatan dalam pelaksanaan SSH di daerah 3T akan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.
“Provinsi memang tidak punya kewenangan langsung atas pengelolaan sekolah, tapi kami punya ruang intervensi melalui pendanaan, termasuk untuk program prioritas ini,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula sejumlah kepala dinas kabupaten/kota, pejabat teknis, serta staf Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, termasuk dari bidang Data dan Fasilitas Pendidikan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi pelaksanaan program Sekolah Sepanjang Hari di Papua Tengah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di wilayah 3T. (MB)
