JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menanggapi temuan mengejutkan anggota DPR terkait masih adanya siswa SMP yang belum bisa membaca. Ia menegaskan akan mengecek langsung laporan tersebut.
“Soal-soal begitu nanti kita lihat, masalahnya apa, ada di mana. Kan tidak bisa kita lihat satu per satu,” ujar Mu’ti kepada wartawan usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Meski demikian, Mu’ti menampik kemungkinan mengganti kurikulum saat ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus diambil berdasarkan data, bukan opini.
“Tidak ada pergantian kurikulum. Itu kan opini. Kita harus ambil kebijakan berbasis data,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR Fraksi NasDem, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti rendahnya tingkat literasi pelajar SMP. Ia mengungkap adanya siswa kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, yang belum bisa membaca.
“Banyak di lapangan, Pak Menteri. Saya menemukan anak kelas 1 dan kelas 2 SMP yang belum bisa membaca. Padahal capaian literasi di sini disebutkan sudah 68 persen dan numerasi 66 persen,” ungkap Furtasan saat rapat bersama Mendikdasmen.
Ia juga mengkritik kebijakan kenaikan kelas yang dinilai longgar, di mana siswa tetap naik kelas meski belum memiliki kemampuan dasar membaca.
“Dari penjelasan kepala sekolah, kurikulum yang ada membolehkan anak naik kelas walau belum bisa baca. Ini tantangan besar bagi kita semua,” tambahnya.
