Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Wilhelmus Pigai Apresiasi Pertemuan Enam Gubernur di Nabire, Dorong Pelaksanaan UU Otsus yang Serius dan Pro-Orang Asli  Papua

adminbadge-check


					Senator Wilhelmus Pigai Perbesar

Senator Wilhelmus Pigai

JAKARTA  – Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Daerah Bersama BPP se-Papua Raya yang mempertemukan enam gubernur atau perwakilannya dari seluruh Tanah Papua, Selasa (15/4/2025) di Nabire.

Menurutnya, pertemuan itu menjadi langkah awal yang penting dalam menyatukan pandangan dan memperkuat sinergi antarprovinsi demi pembangunan yang merata di Bumi Cenderawasih.

Wilhelmus menegaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) adalah kebijakan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurutnya, Otsus merupakan jalan damai yang ditawarkan negara untuk menyelesaikan akar konflik di Papua secara bermartabat dan berkeadilan.

Ia berharap Pemerintah Pusat dapat menjalankan UU Otsus dengan sunguh-sungguh.

“UU Otsus harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya soal dana, tapi soal pengakuan dan kehadiran negara untuk orang asli Papua. Masyarakat asli Papua ingin merasa memiliki Indonesia, bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” kata Wilhelmus.

Ia juga menyampaikan harapan besar kepada enam gubernur agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Salah satu hal yang menjadi sorotan Wilhelmus adalah pentingnya memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang gratis untuk OAP, baik di sekolah negeri maupun swasta, dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi.

“Saya harap seluruh biaya pendidikan dan layanan kesehatan untuk OAP dibebaskan. Itu amanat moral UU Otsus. Kita harus pastikan generasi muda asli Papua bisa bersaing dan hidup sehat,” tegasnya.

Wilhelmus juga mendorong agar seluruh pemerintah daerah di enam provinsi ini bekerja secara serius dan akuntabel dalam melaksanakan UU Otsus, serta membuktikan bahwa kebijakan ini memang bisa menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat asli Papua.

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066

Gubernur Papua Tengah Dorong Petani Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia

17 November 2026 - 13:03 WIB

IMG 20261117 WA0065

Yustinus Pigai: Pertina yang Sah di Bawah Payung KONI

17 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261117 WA0062

Pemuda Mimika Minta Publik Tak Bangun Opini Liar soal Pemeriksaan Bupati dalam Kasus Hibah KPU

17 November 2026 - 10:05 WIB

20261116
Trending di News