PUNCAK JAYA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menuntut kedua pasangan calon Bupati Puncak Jaya untuk bertanggung jawab atas konflik antarpendukung yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya di Mulia, Rabu (9/4/2025), Agustinus menegaskan bahwa pasangan calon nomor urut 1, Yuni Wonda – Mus Kogoya, dan paslon nomor urut 2, Miren Kogoya – Mendi Wonorengga, tidak bisa lepas tangan atas kekerasan yang telah terjadi pasca-Pilkada.
“Konflik ini bukan hanya sekadar gesekan, tapi sudah empat kali terjadi bentrokan yang menelan korban jiwa sebanyak 13 orang, melukai lebih dari 600 warga, membakar ratusan rumah, dan menyebabkan ribuan orang mengungsi,” ungkapnya.
Ia mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah untuk segera memanggil kedua paslon tersebut agar hadir di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dan ikut menyelesaikan konflik yang dipicu oleh perebutan kekuasaan tersebut.
“Masalah ini tak akan selesai jika hanya diserahkan kepada pemerintah daerah, provinsi, atau aparat keamanan. Solusi ada di tangan kedua paslon,” tegas Agustinus.
Menurutnya, sikap kedua kandidat selama ini justru tidak menghormati upaya damai yang telah dilakukan oleh Pj Bupati Puncak Jaya bersama TNI dan Polri. Bahkan, ia menyebut salah satu kubu terkesan menghindar dari tanggung jawab.
“Kami tidak butuh pernyataan politik. Kalau ada masalah, silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi atau KPU. Tapi urusan kemanusiaan harus segera ditangani,” ujarnya.
Agustinus juga menyayangkan sikap para paslon yang memilih tetap berada di luar daerah, sementara rakyat di Puncak Jaya terus menjadi korban konflik. Ia menilai kehadiran langsung para kandidat adalah kunci untuk menghentikan pertumpahan darah dan membangun kembali perdamaian.
“Kalau mau jadi pemimpin, jangan bersembunyi. Kedua paslon harus hadir di Mulia. Jika perlu, pemerintah harus bertindak tegas, tangkap mereka dan bawa ke sini untuk mempertanggungjawabkan semuanya,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa penyelamatan nyawa masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
“MRP bersama Pemkab Puncak Jaya, TNI, dan Polri berkomitmen menyelamatkan rakyat. Kalau dua paslon itu tidak mau datang secara sukarela, maka tidak ada jalan lain selain dijemput secara paksa demi rakyat yang terus menjadi korban,” tandas Agustinus.
Sebagai pimpinan lembaga kultur di Papua Tengah, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik dan menuntut keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
