Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Papua Pegunungan Minta DBH Freeport untuk Percepatan Pembangunan

adminbadge-check


					Papua Pegunungan Minta DBH Freeport untuk Percepatan Pembangunan Perbesar

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan permohonan agar bisa ikut memperoleh dana bagi hasil (DBH) dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Hingga saat ini, dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke Papua Tengah dan Kabupaten Mimika.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix V. Wanggai, menegaskan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan juga berhak mendapatkan bagian yang lebih adil dari DBH Freeport. Menurutnya, distribusi dana yang lebih merata akan mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

“Dana bagi hasil dari Freeport sebaiknya tidak hanya diberikan ke Papua Tengah, tetapi juga ke Papua Pegunungan,” ujar Velix di Wamena, Jumat (21/3/2025), seperti dikutip dari Antara.

Pada tahun 2023, Freeport telah menyalurkan DBH sebesar Rp3,35 triliun kepada pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, Pemprov Papua Tengah mendapatkan Rp839 miliar, sementara Kabupaten Mimika menerima alokasi terbesar, yaitu Rp1,4 triliun. Selain itu, kabupaten lain di Papua Tengah menerima sekitar Rp160 miliar masing-masing.

Velix menyebutkan bahwa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan tahun 2025 yang hanya sekitar Rp2 triliun, pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung percepatan pembangunan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mendapatkan alokasi DBH Freeport yang lebih adil bagi seluruh provinsi di Tanah Papua.

“Kami berharap ada kesepakatan antar pemimpin di Papua agar pembagian dana Freeport bisa dirasakan oleh semua daerah, termasuk Papua Pegunungan,” tambahnya.

Jika mendapatkan bagian dari DBH Freeport, Papua Pegunungan berencana mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten yang berada dalam wilayahnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066

Gubernur Papua Tengah Dorong Petani Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia

17 November 2026 - 13:03 WIB

IMG 20261117 WA0065

Yustinus Pigai: Pertina yang Sah di Bawah Payung KONI

17 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261117 WA0062

Pemuda Mimika Minta Publik Tak Bangun Opini Liar soal Pemeriksaan Bupati dalam Kasus Hibah KPU

17 November 2026 - 10:05 WIB

20261116
Trending di News