Menu ✖

Mode Gelap
Dukungan Senator DPD RI untuk Sufmi Dasco Ahmad Menguat, Pimpinan Tegaskan Batas Kewenangan Lembaga Ketua DPD RI Dedikasikan detikcom Awards 2026 untuk 152 Senator Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim

Headline

Bawaslu Tegaskan PSU Harus Sesuai Aturan Hukum

Etty Welerbadge-check


					Bawaslu Tegaskan PSU Harus Sesuai Aturan Hukum Perbesar

TIMIKA – Dalam upaya menjaga integritas dalam proses demokrasi di Kabupaten Mimika, Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Pencegahan, Salahudin Renyaan, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu.

Salahudin menjelaskan, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi PSU jika ditemukan pelanggaran prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Ketika terjadi pelanggaran prosedur, kami akan melakukan kajian berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan laporan dari KPPS. Jika hasil kajian memenuhi unsur pelanggaran, Bawaslu memiliki kewajiban untuk merekomendasikan PSU,” ungkapnya pada Minggu (2/12/2024).

Namun, Salahudin menekankan bahwa pelaksanaan rekomendasi PSU oleh Bawaslu berada di bawah wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“KPU bertugas mengkaji rekomendasi dari Bawaslu yang disampaikan melalui Panwaslu. Setelah itu, PSU dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Bawaslu Mimika berharap seluruh proses ini berjalan transparan dan berlandaskan hukum untuk menjamin keadilan dalam pemilu.

“Kami menginginkan setiap tahapan pemilu di Kabupaten Mimika tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tegas Salahudin. (Mercy)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dukungan Senator DPD RI untuk Sufmi Dasco Ahmad Menguat, Pimpinan Tegaskan Batas Kewenangan Lembaga

20 November 2026 - 04:35 WIB

Images (81)

Ketua DPD RI Dedikasikan detikcom Awards 2026 untuk 152 Senator

20 November 2026 - 04:15 WIB

Ketua dpd ri sultan baktiar najamudin meraih detikcom awards 2026 sebagai tokoh kepemimpinan kolaboratif untuk pembangunan nas 1795101336853

Tekan Kerawanan Pangan, Pemkab Deiyai Bantu Kaum Ibu penuhi Kebutuhan Pokok

19 November 2026 - 12:57 WIB

IMG 20261119 WA0059

Pemkab Mimika Melalui PUPR Susun Strategi Pemerataan Air Bersih hingga Wilayah Pesisir

19 November 2026 - 12:54 WIB

IMG 20261119 WA0057

Radio Publik Mimika Perkuat Komitmen Hadirkan Informasi Berimbang

19 November 2026 - 12:51 WIB

IMG 20261119 WA0058
Trending di News