Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

Headline

Bawaslu Tegaskan PSU Harus Sesuai Aturan Hukum

Etty Welerbadge-check


					Bawaslu Tegaskan PSU Harus Sesuai Aturan Hukum Perbesar

TIMIKA – Dalam upaya menjaga integritas dalam proses demokrasi di Kabupaten Mimika, Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Pencegahan, Salahudin Renyaan, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu.

Salahudin menjelaskan, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi PSU jika ditemukan pelanggaran prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Ketika terjadi pelanggaran prosedur, kami akan melakukan kajian berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan laporan dari KPPS. Jika hasil kajian memenuhi unsur pelanggaran, Bawaslu memiliki kewajiban untuk merekomendasikan PSU,” ungkapnya pada Minggu (2/12/2024).

Namun, Salahudin menekankan bahwa pelaksanaan rekomendasi PSU oleh Bawaslu berada di bawah wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“KPU bertugas mengkaji rekomendasi dari Bawaslu yang disampaikan melalui Panwaslu. Setelah itu, PSU dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Bawaslu Mimika berharap seluruh proses ini berjalan transparan dan berlandaskan hukum untuk menjamin keadilan dalam pemilu.

“Kami menginginkan setiap tahapan pemilu di Kabupaten Mimika tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tegas Salahudin. (Mercy)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823

Peringati HUT Ke-18, KNPB Nabire Soroti Militerisme dan HAM di Tanah Papua

19 November 2026 - 05:41 WIB

IMG 20261119 WA0044

Siapkan 56.200 Bibit Kopi, Petani KOHARU di Paniai Minta Dukungan Perahu Angkut Material Kebun

19 November 2026 - 05:35 WIB

IMG 20261119 WA0042

Pemprov Papua Tengah dan SCOPI Dorong Pembibitan Kopi Berkualitas di Paniai

19 November 2026 - 05:26 WIB

IMG 20261119 WA0038

Polres Nabire Musnahkan 167,85 Gram Ganja, Kapolres Ajak Masyarakat Perangi Narkotika

19 November 2026 - 05:19 WIB

IMG 20261119 WA0036
Trending di Headline