TIMIKA – Dalam upaya menjaga integritas dalam proses demokrasi di Kabupaten Mimika, Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Pencegahan, Salahudin Renyaan, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu.
Salahudin menjelaskan, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi PSU jika ditemukan pelanggaran prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Ketika terjadi pelanggaran prosedur, kami akan melakukan kajian berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan laporan dari KPPS. Jika hasil kajian memenuhi unsur pelanggaran, Bawaslu memiliki kewajiban untuk merekomendasikan PSU,” ungkapnya pada Minggu (2/12/2024).
Namun, Salahudin menekankan bahwa pelaksanaan rekomendasi PSU oleh Bawaslu berada di bawah wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“KPU bertugas mengkaji rekomendasi dari Bawaslu yang disampaikan melalui Panwaslu. Setelah itu, PSU dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Bawaslu Mimika berharap seluruh proses ini berjalan transparan dan berlandaskan hukum untuk menjamin keadilan dalam pemilu.
“Kami menginginkan setiap tahapan pemilu di Kabupaten Mimika tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tegas Salahudin. (Mercy)






