Menu ✖

Mode Gelap
Dukungan Senator DPD RI untuk Sufmi Dasco Ahmad Menguat, Pimpinan Tegaskan Batas Kewenangan Lembaga Ketua DPD RI Dedikasikan detikcom Awards 2026 untuk 152 Senator Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim

Headline

25 Tahun Otsus Papua, Laurenzus Kadepa: Kesejahteraan OAP Masih Dipertanyakan

Etty Welerbadge-check


					25 Tahun Otsus Papua, Laurenzus Kadepa: Kesejahteraan OAP Masih Dipertanyakan Perbesar

PANIAI – Memasuki 25 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Laurenzus Kadepa, mantan Anggota DPR Papua periode 2014–2024, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap implementasi kebijakan Otsus yang telah berjalan sejak 21 November 2001.

Dalam refleksinya memperingati 25 tahun Otsus Papua, 21 November 2001–21 November 2026, yang diterima media ini, Minggu, (22/11/2026), Laurenzus Kadepa menyoroti empat persoalan utama, yakni pembangunan yang berpusat pada manusia dan perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP), kebijakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), tata kelola anggaran Otsus, serta penyelesaian persoalan Papua melalui dialog.

Menurut Kadepa, momentum seperempat abad Otsus harus menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka terhadap berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah.

Pembangunan Harus Berpusat pada Manusia

Kadepa menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Menurutnya, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat asli harus menjadi prioritas utama.

“Saya menekankan pentingnya penerapan asas kekhususan (lex specialis) sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua, khususnya dalam melindungi hak politik dan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP),” tulis Kadepa dalam refleksinya.

Mantan Anggota DPR Papua dua periode ini menyebut perlindungan hak ulayat, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan hak dasar masyarakat asli merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Otsus.

Kadepa juga menegaskan bahwa dana Otsus harus benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh Orang Asli Papua, bukan hanya tercatat dalam laporan penggunaan anggaran pemerintah.

Kritisi Kebijakan Pemekaran DOB

Selain persoalan pembangunan, Ketua Perda KSPI dan Exco Partai Buruh Provinsi Papua Tengah, itu kembali mengkritisi kebijakan pemekaran provinsi di Tanah Papua yang merupakan bagian dari perubahan UU Otsus melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.

Ia menilai pemekaran provinsi bukan solusi utama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di Papua.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan elite politik dan memperbesar peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kadepa juga menyoroti dampak pembentukan DOB terhadap pembagian anggaran antardaerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang dinilai menghadirkan tantangan tersendiri bagi ruang fiskal daerah.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi secara serius karena masyarakat Papua masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Tujuh Hambatan Pelaksanaan Otsus Papua

Dalam evaluasinya, Kadepa mengidentifikasi tujuh persoalan utama yang menjadi hambatan pencapaian tujuan Otsus Papua.

Pertama, ketimpangan ekonomi antara Orang Asli Papua dan masyarakat pendatang.

Kedua, korupsi dan penyalahgunaan anggaran Otsus.

Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat akar rumput akibat dominasi kepentingan elite.

Keempat, persoalan penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kelima, tingginya ketergantungan fiskal dan politik terhadap pemerintah pusat.

Keenam, lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Ketujuh, belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan kesempatan hidup bagi Orang Asli Papua.

Karena itu, Politikus Papua menilai keberhasilan Otsus tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran yang dikucurkan atau banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan pemerintah.

“Evaluasi Otsus tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang dikucurkan atau banyaknya proyek pembangunan, tetapi harus mengukur sejauh mana masyarakat Papua benar-benar mengalami perubahan dan peningkatan kualitas hidup,” tegasnya.

Dorong Dialog Langsung Presiden dan Tokoh Papua

Pada bagian akhir refleksinya, Kadepa menyoroti persoalan mendasar di Tanah Papua, termasuk konflik keamanan dan pengungsian masyarakat sipil.

Laurenzus berpandangan bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral di tingkat kementerian. Diperlukan kebijakan politik langsung dari Presiden Republik Indonesia dengan mengedepankan dialog bersama tokoh-tokoh Papua dan seluruh elemen masyarakat.

“Diperlukan kebijakan politik langsung dari Presiden Republik Indonesia dengan mengedepankan pendekatan dialog dari hati ke hati bersama tokoh-tokoh Papua dan seluruh elemen masyarakat,” tulisnya.

Menurut Kadepa, dialog harus menjadi jalan untuk membangun kembali rasa saling percaya, menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat sipil, serta mencari solusi yang bermartabat dan berkelanjutan bagi masa depan Tanah Papua.

Laurenzus Kadepa, mantan Anggota DPR Papua periode 2014–2024 itu, berharap peringatan 25 tahun Otsus Papua tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Otsus tidak boleh hanya menjadi kebijakan dan anggaran di atas kertas, tetapi harus benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, perlindungan HAM, dan masa depan yang lebih baik bagi Orang Asli Papua,” pungkasnya. (Cr1)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ketum DPP Hipmas Papua dan Sekjen Temui Velix Wanggai : Jangan Biarkan Pengusaha OAP jadi Penontion Di Tanah Sendiri

22 November 2026 - 14:56 WIB

IMG 20261122 WA0046

Yance Mote Akhiri 20 Tahun Pengabdian di HIPMI, dari BPC hingga BPP

22 November 2026 - 14:51 WIB

IMG 20261122 WA0044

APELPA Apresiasi Said Iqbal, Perjuangan Buruh dan Pencaker Lokal Jangan Dilupakan

22 November 2026 - 14:47 WIB

IMG 20261122 WA0043

Keluhan Warga Soal Pemadaman Langsung Ditindaklanjuti, Wabup Pastikan Listrik di Agimuga Kembali Menyala

22 November 2026 - 13:06 WIB

IMG 20261122 WA0037

Distrik Tigi Barat Salurkan Bantuan Beras Raskin Tahap III Kepada 22 Kampung dan Dua Asrama Siswa

21 November 2026 - 13:29 WIB

IMG 20261121 WA0041
Trending di News