PANIAI – Memasuki 25 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Laurenzus Kadepa, mantan Anggota DPR Papua periode 2014–2024, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap implementasi kebijakan Otsus yang telah berjalan sejak 21 November 2001.
Dalam refleksinya memperingati 25 tahun Otsus Papua, 21 November 2001–21 November 2026, yang diterima media ini, Minggu, (22/11/2026), Laurenzus Kadepa menyoroti empat persoalan utama, yakni pembangunan yang berpusat pada manusia dan perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP), kebijakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), tata kelola anggaran Otsus, serta penyelesaian persoalan Papua melalui dialog.
Menurut Kadepa, momentum seperempat abad Otsus harus menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka terhadap berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah.
Pembangunan Harus Berpusat pada Manusia
Kadepa menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Menurutnya, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat asli harus menjadi prioritas utama.
“Saya menekankan pentingnya penerapan asas kekhususan (lex specialis) sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua, khususnya dalam melindungi hak politik dan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP),” tulis Kadepa dalam refleksinya.
Mantan Anggota DPR Papua dua periode ini menyebut perlindungan hak ulayat, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan hak dasar masyarakat asli merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Otsus.
Kadepa juga menegaskan bahwa dana Otsus harus benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh Orang Asli Papua, bukan hanya tercatat dalam laporan penggunaan anggaran pemerintah.
Kritisi Kebijakan Pemekaran DOB
Selain persoalan pembangunan, Ketua Perda KSPI dan Exco Partai Buruh Provinsi Papua Tengah, itu kembali mengkritisi kebijakan pemekaran provinsi di Tanah Papua yang merupakan bagian dari perubahan UU Otsus melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.
Ia menilai pemekaran provinsi bukan solusi utama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di Papua.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan elite politik dan memperbesar peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kadepa juga menyoroti dampak pembentukan DOB terhadap pembagian anggaran antardaerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang dinilai menghadirkan tantangan tersendiri bagi ruang fiskal daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi secara serius karena masyarakat Papua masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Tujuh Hambatan Pelaksanaan Otsus Papua
Dalam evaluasinya, Kadepa mengidentifikasi tujuh persoalan utama yang menjadi hambatan pencapaian tujuan Otsus Papua.
Pertama, ketimpangan ekonomi antara Orang Asli Papua dan masyarakat pendatang.
Kedua, korupsi dan penyalahgunaan anggaran Otsus.
Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat akar rumput akibat dominasi kepentingan elite.
Keempat, persoalan penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kelima, tingginya ketergantungan fiskal dan politik terhadap pemerintah pusat.
Keenam, lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Ketujuh, belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan kesempatan hidup bagi Orang Asli Papua.
Karena itu, Politikus Papua menilai keberhasilan Otsus tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran yang dikucurkan atau banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan pemerintah.
“Evaluasi Otsus tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang dikucurkan atau banyaknya proyek pembangunan, tetapi harus mengukur sejauh mana masyarakat Papua benar-benar mengalami perubahan dan peningkatan kualitas hidup,” tegasnya.
Dorong Dialog Langsung Presiden dan Tokoh Papua
Pada bagian akhir refleksinya, Kadepa menyoroti persoalan mendasar di Tanah Papua, termasuk konflik keamanan dan pengungsian masyarakat sipil.
Laurenzus berpandangan bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral di tingkat kementerian. Diperlukan kebijakan politik langsung dari Presiden Republik Indonesia dengan mengedepankan dialog bersama tokoh-tokoh Papua dan seluruh elemen masyarakat.
“Diperlukan kebijakan politik langsung dari Presiden Republik Indonesia dengan mengedepankan pendekatan dialog dari hati ke hati bersama tokoh-tokoh Papua dan seluruh elemen masyarakat,” tulisnya.
Menurut Kadepa, dialog harus menjadi jalan untuk membangun kembali rasa saling percaya, menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat sipil, serta mencari solusi yang bermartabat dan berkelanjutan bagi masa depan Tanah Papua.
Laurenzus Kadepa, mantan Anggota DPR Papua periode 2014–2024 itu, berharap peringatan 25 tahun Otsus Papua tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Otsus tidak boleh hanya menjadi kebijakan dan anggaran di atas kertas, tetapi harus benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, perlindungan HAM, dan masa depan yang lebih baik bagi Orang Asli Papua,” pungkasnya. (Cr1)







