MANOKWARI – Konferensi ke-12 Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua yang berlangsung pada 18–22 November 2026 di Manokwari diharapkan tidak sekadar menjadi agenda organisasi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, memilih pimpinan Sinode, maupun menetapkan keputusan administratif. Lebih dari itu, konferensi tersebut dinilai harus menjadi momentum evaluasi iman, tanggung jawab kemanusiaan, dan keberpihakan gereja terhadap masyarakat Papua yang mengalami penderitaan dan pengungsian akibat konflik berkepanjangan.
Pandangan tersebut disampaikan Nyamuk Karunggu, jemaat KINGMI Klasis Yuguru, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, melalui sebuah refleksi tertulis bertanggal 20 November 2026.

Dalam refleksinya, Nyamuk Karunggu menegaskan bahwa gereja tidak boleh hanya sibuk dengan urusan kelembagaan ketika masyarakat yang menjadi bagian dari jemaatnya masih hidup dalam kondisi pengungsian, kehilangan tempat tinggal, mengalami keterbatasan pendidikan, serta kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.
Menurutnya, Konferensi KINGMI ke-12 harus menjadi ruang untuk melihat kembali panggilan gereja di tengah realitas penderitaan masyarakat Papua, khususnya warga Nduga yang telah mengalami pengungsian sejak konflik bersenjata berlangsung pada 2018.
Ia mengingatkan kembali pesan Pdt. F.J.S. Rumainum yang menyatakan, “Kita sebagai gereja harus berada di samping orang-orang tersingkir, kalau tidak, pekerjaan kita sia-sia!”

Pesan tersebut, menurut Nyamuk, seharusnya menjadi dasar moral bagi seluruh peserta konferensi dalam menentukan arah pelayanan gereja ke depan.
Konferensi Jangan Hanya Menjadi Seremonial
Nyamuk menilai konferensi gereja tidak boleh berhenti pada pemilihan ketua Sinode, ketua Klasis, laporan pertanggungjawaban, maupun kegiatan seremonial di dalam gedung pertemuan.
Ia mempertanyakan bagaimana gereja menjalankan tanggung jawab pelayanannya ketika masih terdapat masyarakat Papua yang harus meninggalkan kampung halaman akibat konflik.
Dalam refleksinya, ia menyebut angka 122.931 orang Papua dan warga Nduga yang disebutnya masih mengalami pengungsian sejak 2018 hingga 2026. Ia juga menyoroti 12 distrik yang menurut tulisannya mengalami kekosongan penduduk, termasuk aktivitas pelayanan gereja yang terhenti.
Bagi Nyamuk, angka dan situasi tersebut bukan sekadar persoalan statistik, melainkan gambaran penderitaan manusia yang membutuhkan perhatian serius dari pimpinan gereja dan pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa KINGMI memiliki sejarah pelayanan yang berakar dari kehidupan masyarakat pedalaman Papua, honai, serta perjuangan masyarakat sederhana yang menopang pelayanan para pendeta dan penginjil.
Karena itu, Aktivis HAM Papua ini mengajak gereja kembali mendekat kepada masyarakat, mendengar keluhan para pengungsi, dan memahami kerinduan mereka untuk kembali ke kampung halaman.

Menurutnya, konferensi akan kehilangan makna apabila para peserta pulang hanya membawa dokumen keputusan dan foto bersama, sementara masyarakat pengungsi masih hidup dalam ketidakpastian.
Konflik Nduga dan Dampaknya terhadap Masyarakat Sipil
Dalam bagian lain refleksinya, Nyamuk mengangkat situasi konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia di Kabupaten Nduga sejak 2018 hingga sekarang.
Karunggu menegaskan bahwa masyarakat sipil merupakan kelompok yang paling merasakan dampak konflik tersebut. Warga kehilangan akses terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kehidupan sosial dan budaya di kampung halaman mereka.
Ia menguraikan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius Konferensi Sinode KINGMI ke-12.
Pertama, persoalan pendidikan. Dalam refleksinya, Nyamuk menyebut sekitar 30–50 sekolah di wilayah terdampak konflik mengalami penutupan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat banyak anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan secara layak.
Ia mengkhawatirkan masa depan generasi Nduga apabila anak-anak terus hidup dalam situasi pengungsian dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.
Kedua, persoalan pelayanan kesehatan. Ia menyebut sejumlah puskesmas tidak beroperasi sehingga masyarakat, terutama ibu hamil, anak-anak, dan orang lanjut usia, mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan medis.
Ia menggambarkan adanya ibu hamil yang harus melahirkan tanpa pendampingan tenaga kesehatan serta masyarakat yang kesulitan memperoleh obat ketika mengalami penyakit.
Ketiga, persoalan tempat ibadah. Dalam dokumen refleksinya, Nyamuk menyoroti dugaan penggunaan sejumlah gereja sebagai pos militer Indonesia.
Nyamuk secara khusus menyebut Gereja Sion Mapenduma dan Gereja KINGMI Kuid di wilayah Klasis Yuguru. Ia menyatakan Gereja Sion Mapenduma digunakan sebagai pos militer, sedangkan Gereja KINGMI Kuid disebut mengalami pembakaran oleh militer Indonesia.
Keempat, persoalan keberlanjutan kehidupan masyarakat pengungsi. Nyamuk menyoroti anak-anak yang lahir dan tumbuh di lokasi pengungsian seperti Lanny Jaya, Timika, Wamena, Jayapura, dan daerah lainnya.
Ia mengkhawatirkan sebagian generasi muda pengungsi semakin jauh dari kampung asal, bahasa ibu, serta identitas budaya masyarakat Nduga.
Menurutnya, persoalan pengungsian bukan hanya menyangkut kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut masa depan generasi, identitas, pendidikan, dan hubungan masyarakat dengan tanah leluhur.
Gereja Harus Menjalankan Tugas Profetik, Diakonia, dan Rekonsiliasi
Nyamuk menegaskan KINGMI merupakan lembaga gereja yang memiliki tanggung jawab pelayanan berdasarkan nilai-nilai Injil. Gereja, menurutnya, tidak boleh kehilangan keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan membela masyarakat yang mengalami ketidakadilan.
Ia merujuk Matius 25:35 yang mengajarkan pentingnya memberi makan kepada orang lapar, memberi minum kepada orang haus, dan menerima orang asing.
Selain itu, ia mengutip Mazmur 82:3 tentang kewajiban membela orang lemah, anak yatim piatu, serta memberikan keadilan kepada orang yang tertindas dan miskin.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut, Nyamuk menguraikan tiga tugas utama yang harus dijalankan KINGMI.
Pertama, tugas profetik, yaitu keberanian untuk bersuara.
Menurutnya, gereja harus berani menyampaikan kebenaran ketika masyarakat sipil mengalami penderitaan akibat konflik.
Ia menegaskan kampung bukan medan perang, honai bukan tempat markas militer, sekolah bukan pos militer, dan gereja harus dihormati sebagai tempat ibadah.
Baginya, menyuarakan persoalan kemanusiaan bukanlah semata-mata kegiatan politik praktis, melainkan bagian dari tanggung jawab iman dan pelayanan gereja.
Kedua, tugas diakonia, yaitu keberanian untuk melayani
Nyamuk mengingatkan bahwa pelayanan gereja tidak cukup hanya dilakukan melalui khotbah, doa, dan kegiatan ibadah di mimbar.
Gereja juga harus hadir secara nyata melalui tindakan kemanusiaan, membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, memberikan perhatian kepada anak-anak, mendukung pelayanan kesehatan, serta memperjuangkan pemulangan para pengungsi.
Pegiat Sekolah Lokal ini berharap kepemimpinan Sinode KINGMI yang dipilih melalui konferensi mampu menjadikan persoalan pengungsi Papua, terutama masyarakat Nduga, sebagai salah satu prioritas pelayanan.
Ketiga, tugas rekonsiliasi, yaitu keberanian untuk mendamaikan
Menurut Nyamuk, gereja harus mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat pengungsi dan pemerintah, masyarakat dengan TNI/Polri, serta pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Ia berharap KINGMI dapat membangun ruang dialog yang memungkinkan masyarakat Nduga kembali ke kampung halaman dengan jaminan keamanan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sipil.
Ia juga menekankan bahwa gereja harus menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat Papua tanpa membedakan pandangan politik, baik yang pro-kemerdekaan, pro-Otonomi Khusus, pro-pemerintah, maupun masyarakat yang tidak terlibat dalam politik.
Menurutnya, seluruh manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan.
Empat Usulan Keputusan Nyata untuk Konferensi KINGMI ke-12
Dalam refleksi tersebut, Nyamuk tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mengajukan empat usulan konkret yang diharapkan dapat menjadi perhatian peserta dan pimpinan Konferensi KINGMI ke-12 di Manokwari.
Pertama, membentuk Tim Kemanusiaan KINGMI untuk Pengungsi Nduga.
Tim tersebut diusulkan melibatkan pendeta, gembala, tenaga medis, guru, lembaga pembela hak asasi manusia, Palang Merah Internasional, serta pemuda daerah setempat.
Tim ini diharapkan dapat melakukan pendataan, pendampingan, koordinasi kemanusiaan, dan mempersiapkan langkah-langkah pemulangan masyarakat pengungsi.
Kedua, memperjuangkan keamanan dan jaminan bagi masyarakat yang hendak kembali ke kampung halaman.
Nyamuk mengusulkan adanya jaminan keamanan bagi warga sipil yang ingin kembali ke kampung asal.
Dalam refleksinya, ia mengusulkan agar pasukan militer Indonesia ditarik dari kampung-kampung dan ditempatkan di ibu kota Kabupaten Nduga, Kenyam.
Usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembahasan serius mengenai perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian konflik secara damai.
Ketiga, mendesak pemulihan gereja-gereja di wilayah Nduga
Ia meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Agama Republik Indonesia memperhatikan kondisi gereja-gereja yang menurut refleksinya dibakar atau digunakan sebagai pos militer.
Ia berharap gereja-gereja tersebut dapat dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah serta pusat kehidupan rohani masyarakat.
Keempat, pemerintah pusat dan daerah mendukung pembiayaan pemulangan pengungsi.
Nyamuk mengusulkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitas serta pendanaan untuk proses pemulangan masyarakat pengungsi Nduga.
Namun, ia menekankan agar penanganan kemanusiaan tersebut dipercayakan kepada pimpinan gereja sebagai lembaga yang memiliki kedekatan dengan jemaat dan masyarakat pengungsi.
Menurutnya, gereja harus diberikan ruang untuk menjalankan pendampingan dan pelayanan kemanusiaan tanpa intervensi yang menghilangkan kemandirian pelayanan gereja.
Gereja Diminta Tidak Kehilangan Keberpihakan terhadap Masyarakat
Menjelang penutup refleksinya, Nyamuk menyampaikan pesan kepada seluruh pendeta, peserta konferensi, pemuda, dan pimpinan KINGMI agar tidak melupakan masyarakat yang sedang mengalami penderitaan.
Ia menghubungkan perjalanan sejarah Papua dan penyelenggaraan 12 kali konferensi KINGMI dengan pertanyaan mendasar mengenai makna kemerdekaan, pelayanan, dan tanggung jawab gereja terhadap masyarakat.
“65 tahun lalu, Papua mengumumkan kemerdekaannya. 12 kali KINGMI berkumpul dalam konferensi. Tapi apa arti kemerdekaan dan konferensi kalau mama Nduga masih mengungsi?” demikian pertanyaan reflektif yang disampaikannya.
Ia kemudian menitipkan pesan yang menjadi inti dari seluruh refleksinya.
“Gereja yang tidak mengurus pengungsi, adalah gereja yang kehilangan Yesus, gereja yang kehilangan kepercayaan, gereja yang kehilangan iman dan gereja yang kehilangan teladan Yesus Kristus,” katanya.
Menurut Nyamuk, para peserta konferensi tidak boleh pulang hanya dengan membawa tas, dokumentasi, dan hasil keputusan organisasi. Mereka harus membawa komitmen, keberanian, dan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Ia juga menutup refleksinya dengan ungkapan yang menggambarkan hubungan masyarakat Papua dengan tanah leluhur.
“Tanah adalah Mama. Dan Mama Nduga sedang menangis di pengungsian. KINGMI harus jadi anak yang pulangkan Mama ke honainya.”
Refleksi yang disampaikan Nyamuk Karunggu menjadi seruan moral agar Konferensi ke-12 KINGMI Se-Tanah Papua tidak hanya menghasilkan perubahan kepemimpinan organisasi, tetapi juga melahirkan arah pelayanan yang lebih dekat dengan persoalan nyata masyarakat.
Ia berharap kepemimpinan Sinode yang baru mampu menjalankan tugas gereja secara utuh melalui keberanian menyuarakan kebenaran, pelayanan kemanusiaan, serta upaya membangun perdamaian dan rekonsiliasi.
Bagi masyarakat pengungsi, harapan terbesar bukan sekadar mendengar pernyataan keprihatinan, melainkan mendapatkan perlindungan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, jaminan keamanan, serta kesempatan untuk kembali hidup di tanah kelahiran mereka.
Refleksi tersebut ditulis di West Papua pada 20 November 2026 oleh Nyamuk Karunggu, jemaat Gereja KINGMI Klasis Yuguru, pendiri Sekolah Rakyat Nuwi Nindi Yuguru (SRNNY) di Nduga, penulis, sekaligus pegiat hak asasi manusia di West Papua.
Tuhan Yesus memberkati KINGMI, memberkati Tanah Papua, masyarakat pengungsi Papua dan Nduga, serta seluruh rakyat yang mendambakan kehidupan damai dan bermartabat. (Cr1)







