TIMIKA – Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire, Petrus Tekege, S.H., M.H., menegaskan pentingnya perlindungan tanah adat dari praktik jual beli yang berpotensi menghilangkan hak masyarakat hukum adat atas tanah leluhurnya.
Menurut Petrus, tanah adat atau hak ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai historis, identitas budaya, dimensi sosial, dan hubungan spiritual bagi masyarakat adat Papua. Karena itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat serta keberlanjutan hak generasi mendatang.

Pandangan tersebut disampaikan Petrus dalam materi berjudul Larangan Jual Beli Tanah Adat dan Urgensi Penegasan Tapal Batas Adat Antar-Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, pada kegiatan sosialisasi larangan jual beli tanah adat yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melalui Pokja Adat di Kabupaten Mimika, Rabu (18/11/2026) lalu.
Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (20/11/2026), Petrus menjelaskan bahwa percepatan pembangunan dan masuknya investasi di Papua Tengah harus diikuti dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Ia menilai, praktik pelepasan atau penjualan tanah adat secara sepihak dan tanpa mekanisme musyawarah yang sah berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama hilangnya ruang hidup masyarakat asli Papua.

Menurutnya, pengakuan terhadap hak ulayat telah memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Petrus juga menekankan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi harus melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak melalui musyawarah dan kesepakatan yang adil.
Ia mengemukakan perlunya skema pemanfaatan tanah yang tetap menjaga hubungan hukum masyarakat adat dengan tanah leluhurnya, termasuk melalui mekanisme kerja sama atau pemberian hak pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain persoalan jual beli tanah adat, Petrus menyoroti pentingnya penegasan tapal batas wilayah adat antarkabupaten di Papua Tengah.
Ia mengambil contoh persoalan wilayah Kapiraya yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Menurutnya, ketidakjelasan batas wilayah administratif yang bersinggungan dengan wilayah ulayat dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antarmasyarakat.
Karena itu, penetapan batas wilayah pemerintahan perlu memperhatikan sejarah wilayah adat, kesepakatan leluhur, serta pengakuan masyarakat hukum adat yang selama ini memiliki hubungan dengan wilayah tersebut.
Petrus mendorong penyelesaian persoalan tapal batas melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan kepala suku, lembaga adat, Majelis Rakyat Papua, DPRD, serta pemerintah kabupaten terkait.
Hasil pemetaan dan kesepakatan adat tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penegasan batas administratif pemerintahan sehingga tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Ia menegaskan bahwa perlindungan tanah adat dan kejelasan batas wilayah adat merupakan bagian penting dalam menjaga kedamaian, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Menurut Petrus, pembangunan dan investasi semestinya berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, sehingga generasi mendatang tetap memiliki ruang hidup dan hak atas tanah leluhurnya. (MB)







