Menu ✖

Mode Gelap
Dukungan Senator DPD RI untuk Sufmi Dasco Ahmad Menguat, Pimpinan Tegaskan Batas Kewenangan Lembaga Ketua DPD RI Dedikasikan detikcom Awards 2026 untuk 152 Senator Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim

News

Rektor USWIM: Tanah Adat Papua Tidak Boleh Diperjualbelikan Bebas, Batas Wilayah Adat Harus Diperjelas

Etty Welerbadge-check


					Rektor USWIM: Tanah Adat Papua Tidak Boleh Diperjualbelikan Bebas, Batas Wilayah Adat Harus Diperjelas Perbesar

TIMIKA – Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire, Petrus Tekege, S.H., M.H., menegaskan pentingnya perlindungan tanah adat dari praktik jual beli yang berpotensi menghilangkan hak masyarakat hukum adat atas tanah leluhurnya.

Menurut Petrus, tanah adat atau hak ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai historis, identitas budaya, dimensi sosial, dan hubungan spiritual bagi masyarakat adat Papua. Karena itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat serta keberlanjutan hak generasi mendatang.

IMG 20261120 WA0019

Pandangan tersebut disampaikan Petrus dalam materi berjudul Larangan Jual Beli Tanah Adat dan Urgensi Penegasan Tapal Batas Adat Antar-Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, pada kegiatan sosialisasi larangan jual beli tanah adat yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melalui Pokja Adat di Kabupaten Mimika, Rabu (18/11/2026) lalu.

Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (20/11/2026), Petrus menjelaskan bahwa percepatan pembangunan dan masuknya investasi di Papua Tengah harus diikuti dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Ia menilai, praktik pelepasan atau penjualan tanah adat secara sepihak dan tanpa mekanisme musyawarah yang sah berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama hilangnya ruang hidup masyarakat asli Papua.

IMG 20261120 WA0021

Menurutnya, pengakuan terhadap hak ulayat telah memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Petrus juga menekankan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi harus melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak melalui musyawarah dan kesepakatan yang adil.

Ia mengemukakan perlunya skema pemanfaatan tanah yang tetap menjaga hubungan hukum masyarakat adat dengan tanah leluhurnya, termasuk melalui mekanisme kerja sama atau pemberian hak pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain persoalan jual beli tanah adat, Petrus menyoroti pentingnya penegasan tapal batas wilayah adat antarkabupaten di Papua Tengah.

 

Ia mengambil contoh persoalan wilayah Kapiraya yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Menurutnya, ketidakjelasan batas wilayah administratif yang bersinggungan dengan wilayah ulayat dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antarmasyarakat.

Karena itu, penetapan batas wilayah pemerintahan perlu memperhatikan sejarah wilayah adat, kesepakatan leluhur, serta pengakuan masyarakat hukum adat yang selama ini memiliki hubungan dengan wilayah tersebut.

Petrus mendorong penyelesaian persoalan tapal batas melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan kepala suku, lembaga adat, Majelis Rakyat Papua, DPRD, serta pemerintah kabupaten terkait.

Hasil pemetaan dan kesepakatan adat tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penegasan batas administratif pemerintahan sehingga tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Ia menegaskan bahwa perlindungan tanah adat dan kejelasan batas wilayah adat merupakan bagian penting dalam menjaga kedamaian, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua Tengah.

Menurut Petrus, pembangunan dan investasi semestinya berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, sehingga generasi mendatang tetap memiliki ruang hidup dan hak atas tanah leluhurnya. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DKP Papua Tengah Dorong Pengembangan Perikanan Paniai, Restocking Ikan Dan Bantuan Budidaya Disiapkan

20 November 2026 - 14:35 WIB

IMG 20261120 WA0032

Nelayan Distrik Kebo Tampil Terbaik, Yampol Gobai Juara l Festival Ikan Paniai

20 November 2026 - 14:29 WIB

IMG 20261120 WA0031

Konsin KINGMI ke-12: Gereja Didesak Berpihak dan Pulangkan Pengungsi Nduga

20 November 2026 - 14:25 WIB

IMG 20261120 WA0027

Festival Ikan Besar di Paniai Jadi Momentum Promosi Produk Lokal dan Perluasan Pasar

20 November 2026 - 14:17 WIB

IMG 20261120 WA0024

Nopi Nawipa Resmi Tutup Pelatihan Literasi dan Numerasi bagi Sembilan Guru SD Kabupaten Paniai

20 November 2026 - 13:57 WIB

IMG 20261120 WA0018
Trending di News