TIMIKA – Kejaksaan Negeri Mimika menggelar kegiatan sosialisasi pendampingan hukum kepada para kepala kampung dan aparat kampung terkait pengelolaan dana desa di Kantor Distrik Wania, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola dana desa yang baik, transparan, dan akuntabel serta meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam penggunaannya.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mimika, Reinaldo Sampe, SH, mengatakan layanan pendampingan hukum yang disosialisasikan dapat dimanfaatkan kepala kampung. Menurutnya, pendampingan itu untuk memitigasi risiko hukum terkait pengelolaan dana desa.
“Kami dari Kejaksaan Negeri melaksanakan sosialisasi pendampingan hukum pengelolaan dana desa. Tujuannya menyampaikan kepada kepala kampung di wilayah hukum Wania bahwa mereka bisa memanfaatkan layanan pendampingan hukum kami untuk memitigasi risiko hukum,” ujarnya.
Reinaldo mengajak seluruh kepala kampung untuk memanfaatkan pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan Negeri Mimika. Menurutnya, selama ini masih ditemukan berbagai kekeliruan dalam pengelolaan administrasi maupun penggunaan dana desa oleh aparat kampung. Karena itu, pendampingan diperlukan agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan, kepala kampung yang membutuhkan bantuan atau pendampingan dalam penyusunan dan pemeriksaan dokumen dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian, setiap proses pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi persoalan hukum.
Reinaldo menyebutkan, hingga kini belum ada permintaan pendampingan hukum dari pemerintah kampung. Permohonan baru berasal dari sejumlah OPD, sementara terkait dugaan penyalahgunaan dana desa di 133 kampung di Mimika, pihaknya belum menerima laporan.
“Sejauh ini belum ada laporan terkait penyalahgunaan dana desa dari 133 kampung. Kebetulan masih di batas aman. Biasanya kalau ada laporan, akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di Seksi Pidana Khusus maupun Seksi Intelijen,” jelasnya.
Reinaldo mengingatkan agar dana desa digunakan sesuai APBKam untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika ditemukan penyimpangan, penanganannya akan mengikuti mekanisme melalui APIP, mulai dari TPT selama 60 hari, TGR, hingga proses hukum oleh kejaksaan atau kepolisian apabila terdapat unsur pidana.
Kepala Distrik Wania, Ria N. Mandiwa, mengapresiasi Kejaksaan Negeri Mimika atas sosialisasi pendampingan hukum yang untuk pertama kalinya digelar langsung di Distrik Wania. Ia berharap para kepala kampung memahami aturan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar penggunaannya sesuai ketentuan.
Ria mengapresiasi fasilitas berupa dua banner dan hotline pendampingan dari kejaksaan. Ia berharap pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan, mulai dari jadwal pencairan hingga pertanggungjawaban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami sangat membutuhkan kerja sama. Kami dipantau oleh Inspektorat, ada APIP, juga APH penegak hukum. Jangan sampai di akhir tahun ada kampung yang belum mencairkan dana. Mudah-mudahan sebelum tutup tahun sudah selesai. Itu harapan saya,” pungkasnya. (Cr2)
