TIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat konsolidasi perencanaan pembangunan bersama delapan pemerintah kabupaten. Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah.
Forum yang berlangsung selama tiga hari di Hotel Horison Ultima tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta prioritas pembangunan antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten di Papua Tengah.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Bapperida Provinsi Papua Tengah serta perwakilan Bappeda/Bapperida dari delapan kabupaten.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, dalam laporannya menegaskan bahwa Rakortek memiliki peran strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai arah kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan daerah pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, Rakortek tidak boleh hanya menjadi agenda koordinasi rutin antarpemerintah daerah. Lebih dari itu, forum ini harus mampu melahirkan rekomendasi dan langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan yang masih membayangi Papua Tengah.
Eliezer secara terbuka menyoroti kesenjangan antara besarnya kapasitas anggaran daerah dengan capaian sejumlah indikator pembangunan. Meski memiliki APBD yang relatif besar, Papua Tengah masih dihadapkan pada persoalan tingginya angka kemiskinan dan stunting, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta minimnya inovasi pembangunan.
“APBD kita cukup tinggi secara nasional. Tetapi kalau kita lihat angka-angka, stunting kita masih tinggi, kemiskinan juga tinggi, inovasi belum banyak kita lakukan, dan IPM masih rendah. Dana besar, tetapi pencapaiannya masih rendah. Ini menjadi persoalan yang harus kita jawab bersama,” kata Eliezer.
Selain persoalan capaian pembangunan, ia juga menyoroti belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data di sejumlah daerah. Padahal, data yang akurat merupakan fondasi penting dalam menyusun kebijakan, menetapkan prioritas, hingga memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Melalui Rakortek ini, Bapperida ingin mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten, baik dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program maupun pencapaian target indikator pembangunan.
“Kami ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dan persoalan selama ini. Melalui forum ini kita berdiskusi, kemudian merumuskan rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut nantinya akan kami bawa kepada para bupati dan pimpinan daerah agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Ambaa, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Bapperida, atas penyelenggaraan Rakortek tersebut.
Ia menilai forum ini penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten. Dengan demikian, setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Petrus juga mengingatkan bahwa pembangunan Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang membutuhkan komitmen dan kerja bersama seluruh pemerintah daerah.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama di antaranya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, penguatan ekonomi lokal, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pemerataan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Saya berharap melalui Rakortek ini kita bisa menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah nasional,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ukkas, mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi secara terbuka dan intensif.
Ia meminta setiap perwakilan kabupaten menyampaikan informasi, perkembangan, serta berbagai kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing. Hal ini dinilai penting agar pemerintah provinsi dapat memahami kebutuhan riil setiap daerah sebelum menetapkan dan menyalurkan program pembangunan.
Ukkas menegaskan, sinkronisasi antara program prioritas daerah dan prioritas nasional harus didukung data yang akurat serta terintegrasi. Dengan data yang baik, proses perencanaan hingga pelaksanaan program dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Yang penting itu data. Kalau ada data, kita juga cepat mengeksekusi program-program yang akan diturunkan oleh provinsi ke kabupaten. Karena itu, saya berharap melalui forum ini dilakukan diskusi yang intensif dan sinkronisasi program, baik prioritas daerah maupun prioritas nasional,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Tengah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui Rakortek tersebut, diharapkan terbangun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis data, sehingga besarnya kapasitas anggaran daerah dapat diikuti dengan peningkatan capaian pembangunan dan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah. (Cr2)
