TIMIKA – Pemkab Mimika melalui Dinas Sosial menggelar Semiloka Daerah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Hotel Cenderawasih 66 Timika, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah pemaparan dan pembahasan hasil kajian awal serta studi kelayakan program pemberdayaan masyarakat adat di empat kampung di Kabupaten Mimika.
Keempat kampung tersebut meliputi Kampung Aparuka di Distrik Mimika Barat, Kampung Aikawapuka di Distrik Mimika Tengah, serta Kampung Mafasimamo dan Kampung Fakafuku di Distrik Agimuga.
Alternatif penulisan yang lebih bernuansa berita:
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial terus mendorong upaya pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui pelaksanaan Semiloka Daerah Pemberdayaan Sosial KAT yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66 Timika, Rabu (11/11/2026).
Semiloka ini membahas hasil kajian awal dan studi kelayakan pemberdayaan masyarakat adat pada empat kampung sasaran, yakni Aparuka, Aikawapuka, Mafasimamo, dan Fakafuku yang tersebar di Distrik Mimika Barat, Mimika Tengah, dan Agimuga.
Sejumlah tokoh terlibat dalam kegiatan ini. Mulai dari perangkat daerah, akademisi, tokoh adat, kepala distrik, kepala kampung, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang sosial.
Adapun semiloka ini menjadi bagian dari tahapan persiapan pemberdayaan sosial KAT dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015.
Mewakili pimpinan daerah, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Frans Bokeyau, menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat secara adil dan merata.
Menurutnya, masyarakat adat terpencil masih memerlukan perhatian khusus, terutama akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan meningkatkan taraf hidup.
“Komunitas adat terpencil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Mimika. Mereka memiliki identitas, adat istiadat, budaya, nilai-nilai kearifan lokal, serta pola kehidupan yang harus kita hormati dan lindungi,” kata Frans.
Frans menegaskan bahwa pembangunan di wilayah adat harus memperhatikan nilai sosial budaya dan menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai identitas masyarakat. Ia berharap hasil kajian semiloka menjadi dasar kebijakan pemberdayaan yang tepat sasaran dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
“Saya berharap hasil kajian ini dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor. Pemberdayaan komunitas adat terpencil bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Natalia Membala, menjelaskan bahwa semiloka ini bertujuan memaparkan dan membahas hasil penjejakan awal serta studi kelayakan terkait kondisi, kebutuhan, potensi, dan permasalahan masyarakat di empat kampung calon lokasi pemberdayaan.
Natalia menambahkan, semiloka menghadirkan akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura, perwakilan Direktorat Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial, serta Dinas Sosial Kabupaten Mimika sebagai narasumber.
Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi, identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat, serta komitmen sinergi lintas sektor sebagai dasar pelaksanaan program pemberdayaan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat adat terpencil di Mimika.
“Melalui semiloka ini, kami berharap dapat teridentifikasi dukungan program dan kegiatan lintas sektor dari perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil,” pungkasnya. (Cr2)
