Oleh
John NR Gobai
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah
Pengantar
Kunjungan ke ruas jajalan Timika – Wagete menjadi bagian dari upaya melihat fakta dan menyerap aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi berbagai persoalan nyata di daerah.
Hasil peninjauan diharapkan dapat menjadi bahan perhatian bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, antara merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
Dasar Hukum
Pengaturan kewenangan pengelolaan tambang batuan (termasuk Mineral Bukan Logam dan Batuan/MBLB, yang dulu dikenal sebagai galian C), diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dan perkembangannya melalui UU Nomor 2 Tahun 2025.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai UU Minerba, seluruh kewenangan penguasaan dan pengelolaan mineral serta batubara berada pada Pemerintah Pusat.
Pemerintah Pusat telah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan dan pembinaan tambang batuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.
3. PP 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
4. Di Provinsi Papua Tengah telah disahkan Perdasi Papua tengah tentang Pertambanbangan Rakyat.
Langkah strategis
Pengelolaan penambangan batuan kini menjadi kemenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam proses pengaturan dan pemberian izin usaha pertambangan, pemerintah memperhatikan keberadaan pemilik hak atas tanah di lokasi tersebut.
Hak Pemilik Tanah Harus Menjadi Perhatian agar pemberian izin usaha pertambangan di kawasan itu memperhatikan pemilik tanah adat.
Masyarakat pemilik tanah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika potensi sumber daya alam di wilayah mereka dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
Mereka harus dilibatkan dan memperoleh perhatian dalam setiap proses pengelolaan sumber daya alam.
Karena itu, penataan perizinan perlu disertai komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat adat serta pemilik hak ulayat guna menghindari persoalan sosial maupun konflik di kemudian hari.
Tentu bila diatur baik maka akan menjadi sumber PAD bagi provinsi papua tengah.
Penutup
Secara khusus meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah agar :
1. Melakukan penertiban terhadap perizinan usaha pertambangan batuan dan pasir di ruas jalan Timika ke Wagete kepada pemilik tanah.
2. Membuka kantor cabang Dinas ESDM dan Disnaker di Timika.
