TIMIKA — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Papua Tengah memperkuat konsolidasi organisasi dengan melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI di delapan kabupaten untuk periode 2026–2031, Sabtu (3/10/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah HKTI Papua Tengah untuk memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Papua Tengah.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Provinsi Papua Tengah.
Wakil Ketua Umum HKTI, Drs. Manimbang Kaharyadi, menegaskan konsolidasi organisasi tidak boleh berhenti pada kegiatan rapat maupun urusan administrasi. Menurutnya, keberadaan HKTI harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para petani.
“Ukuran keberhasilan konsolidasi harus dapat dirasakan secara nyata oleh petani. Mulai dari nilai tukar petani meningkat, pendapatan bertambah, hingga biaya produksi dapat ditekan,” tegas Manimbang.
Ia mengingatkan seluruh pengurus HKTI agar tidak kehilangan fokus utama organisasi, yakni memperjuangkan kepentingan petani.
“Ingat, kita mengurus kepentingan petani, jangan sampai kebalik. Jangan sampai kita diurus oleh petani. Jadi pikiran dan tenaga kita niatkan untuk memajukan petani Indonesia,” ujarnya.
Manimbang juga menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, termasuk kebijakan terkait keterjangkauan harga pupuk dan peningkatan produksi pertanian.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau, mewakili pemerintah daerah berharap kehadiran HKTI dapat memperkuat pembangunan sektor pertanian sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di Papua Tengah.
Menurut Fransiskus, pertanian merupakan salah satu pilar penting pembangunan daerah. Sektor ini tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi keluarga, dan mendorong kemakmuran.
Ia berharap HKTI mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan petani, sekaligus menjadi mitra strategis dalam pengembangan usaha tani, peningkatan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian.
“Saya berharap para pengurus dapat menyusun program kerja yang berorientasi pada kepentingan petani. Ini adalah awal dari sebuah pengabdian untuk memperjuangkan kesejahteraan petani,” kata Fransiskus.
Di tingkat Kabupaten Mimika, Ketua DPC HKTI, Dessy Putrika Ross Rante, menyatakan komitmennya menjadikan HKTI sebagai wadah untuk menghimpun sekaligus memperjuangkan aspirasi, kebutuhan dan keluhan para petani.
Dessy mengatakan HKTI memiliki posisi penting sebagai jembatan antara petani dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
“HKTI menjadi corong atau wadah bagi para petani untuk menghimpun segala aspirasi dan keluhan, kemudian diteruskan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun stakeholder yang ada,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, di antaranya Wakil Ketua Umum HKTI Drs. Manimbang Kaharyadi, Wasekjen Bidang Kelautan dan Perikanan Prasetya Adhi Patria, Sekretaris Bidang Hilirisasi Haja Eptati Komarudin, serta Ketua Koperasi Produsen DPN HKTI Diana Widiastuty. (Cr2)
