NABIRE — Kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai di Nabire, Papua Tengah, tidak sekadar mengikuti rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kunjungan tersebut juga diisi dengan berbagai agenda dialog dan silaturahmi bersama pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, tokoh adat, para kepala suku, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan di daerah.
Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung hingga malam resepsi kenegaraan yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (17/8/2026) malam.
Dalam berbagai pertemuan, sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat di Tanah Papua, khususnya Papua Tengah, turut disampaikan kepada Menteri HAM. Persoalan tersebut antara lain konflik bersenjata, dugaan pelanggaran HAM, perampasan hak masyarakat adat, persoalan tanah adat, hingga isu politik Papua merdeka.
Pigai mengatakan, dirinya bangga karena peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Papua Tengah berlangsung dalam suasana aman, damai dan tenteram.
“Saya bangga karena hari ini kita memperingati kemerdekaan dalam suasana damai, aman dan tenteram,” kata Pigai.
Namun, Pigai mengakui bahwa kondisi di sejumlah wilayah Papua lainnya masih mengalami gangguan dan persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kalian boleh minta apa saja, boleh, tetapi jangan minta Indonesia pecah. Itu yang tidak boleh,” tegasnya.
Menurut Pigai, masyarakat Papua memiliki hak untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan aspirasi kepada pemerintah, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan maupun penguatan identitas Papua.
“Mau minta bangun kesehatan boleh, mau minta bangun pendidikan boleh, ekonomi boleh, kebudayaan boleh, identitas Papua boleh. Cuma satu yang jangan, yaitu jangan pecah atau bicara Papua merdeka,” ujarnya.
Pigai menekankan, penyelesaian berbagai persoalan di Papua harus dilakukan melalui dialog, toleransi dan kedamaian. Ia menilai keberagaman komunitas di Tanah Papua perlu menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan dan menjaga persatuan.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga kedamaian serta memperkuat integrasi.
“Jaga persatuan, toleransi dan kedamaian. Integrasi antara komunitas adalah wujud kebersamaan,” pesannya.
Kehadiran Menteri HAM di Papua Tengah sekaligus menjadi ruang untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Dialog tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan HAM sekaligus menjaga stabilitas, perdamaian dan persatuan di Tanah Papua. (MB)
