Oleh : Laurens Ikinia, TA Bpk. Wilhelmus Pigai/Dosen Hubungan Internasional UKI Jakarta.
Seruan pastoral KWI yang berjudul “Bangkit Bersama Dalam Pengharapan” beberapa minggu yang lalu hadir sebagai respons gerejawi terhadap situasi kebangsaan yang sedang teruji. Pernyataan para Gembala Gereja ini tidak sekadar pernyataan simbolis, melainkan sebuah seruan profetis yang menyentuh isu-isu struktural: krisis ekonomi yang melebar, luka sosial di Papua, kemunduran demokrasi, kerusakan ekologis, dan erosi etika publik. Dengan mengambil momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, para uskup Indonesia mengajak umat dan seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali makna “bangkit” dalam terang iman Kristiani dan semangat Pancasila.
Analisis sederhana ini akan membedah seruan tersebut menggunakan kerangka ajaran sosial Gereja Katolik (Catholic Social Teaching/CST), terutama prinsip martabat manusia, kebaikan bersama (bonum commune), solidaritas, subsidiaritas, dan pengelolaan ciptaan. Teolog dan filsuf seperti Thomas Aquinas, Yohanes Paulus II, dan Paus Fransiskus akan menjadi lensa utama untuk menguji kedalaman serta relevansi pastoral uraian ini.
Martabat Manusia dan Luka Sosial
Seruan ini dibuka dengan keprihatinan terhadap luka sosial: tekanan ekonomi keluarga, krisis mental generasi muda, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keterpinggiran kelompok rentan. Dalam tradisi Katolik, martabat manusia (dignitas humana) adalah fondasi segala prinsip keadilan. Teolog Emmanuel Mounier, tokoh personalisme, menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang utuh, bukan sekadar statistik ekonomi. Ketika seruan menyatakan bahwa “pembangunan sejati diukur dari kemampuan menjaga martabat manusia yang paling lemah”, hal ini selaras dengan ensiklik Centesimus Annus (1991) karya Yohanes Paulus II, yang mengkritik kapitalisme yang mereduksi manusia menjadi konsumen semata.
Lebih lanjut, perhatian pada kelompok rentan (lansia, disabilitas, masyarakat adat) mencerminkan preferensi opsi bagi kaum miskin (option for the poor) – sebuah prinsip yang dirumuskan dalam teologi pembebasan, namun telah menjadi arus utama CST. Gustavo Gutiérrez, meskipun kontroversial, mengajarkan bahwa keadilan sejati tidak mungkin tanpa “keberpihakan kepada yang terpinggirkan.” Seruan KWI dengan tegas mengadopsi hal ini ketika menyatakan bahwa kesejahteraan harus “dirasakan oleh mereka yang berada di pinggiran.”
Tanah Papua
Bagian paling kuat dalam seruan ini adalah pengakuan eksplisit bahwa Papua bukan sekadar “persoalan pembangunan atau keamanan”, melainkan bagian utuh dari wajah Indonesia. Para uskup menyatakan bahwa “pendekatan keamanan bukanlah jalan cepat dan tepat” dan menuntut “pendekatan yang semakin manusiawi, dialogis, partisipatif.” Ini adalah pernyataan berani yang selaras dengan prinsip subsidiaritas – bahwa masalah lokal harus diselesaikan dengan partisipasi masyarakat setempat, bukan dengan intervensi top-down.
Dari perspektif teologis, tuntutan rekonsiliasi di Papua dapat dibaca dalam terang rekonsiliasi sakramental yang diperluas ke ranah sosial. Teolog Belanda, Frans de Waal, dalam konteks berbeda, menunjukkan bahwa perdamaian membutuhkan pengakuan luka dan kebenaran. Seruan KWI merujuk pada “luka batin yang mendalam pada lintas generasi” – ini mengingatkan pada konsep memori traumatis yang dibahas oleh teolog Johann Baptist Metz dalam teologi politiknya. Metz menekankan bahwa Gereja harus mengingat penderitaan (memoria passionis) sebagai dasar solidaritas.
Sayangnya, seruan ini tidak secara eksplisit menyebut proses rekonsiliasi konkret seperti pengadilan kebenaran dan rekonsiliasi. Namun, dengan mendorong “dialog dan rekonsiliasi yang substantif”, para uskup telah membuka ruang bagi pendekatan restoratif yang ditawarkan oleh teolog seperti John Paul Lederach.
Keadilan Ekonomi dan Kritik terhadap Korupsi
Seruan ini mengkritik ketimpangan sosial, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi kepentingan ekonomi tertentu. Ini adalah area klasik dalam filsafat moral Thomas Aquinas. Dalam Summa Theologica, Aquinas membedakan antara hukum positif dan hukum kodrat. Korupsi melanggar hukum kodrat karena merusak keadilan komutatif dan distributif. Seruan KWI menyatakan: “Politik dan ekonomi sejatinya merupakan sarana pelayanan demi kesejahteraan umum, bukan sekadar perebutan kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu.” Kalimat ini adalah terjemahan modern dari konsep bonum commune – kebaikan bersama yang tidak bisa direduksi menjadi jumlah kepentingan individu.
Para uskup juga berani menyebut perlunya “mengevaluasi dan merevisi bahkan membatalkan” program yang mengganggu stabilitas sosial demi “cita-cita pembangunan yang luhur.” Ini menunjukkan kesadaran akan apa yang disebut Paus Benediktus XVI dalam Caritas in Veritate (2009) sebagai integral human development – pembangunan yang mencakup dimensi material, spiritual, dan sosial. Tanpa kejujuran fiskal dan transparansi, pembangunan hanya akan melanggengkan ketidakadilan.
Demokrasi dan Etika Publik
Salah satu bagian paling kritis dalam seruan ini adalah pengamatan bahwa “ruang dialog publik terkadang terasa semakin sempit” dan “perbedaan pendapat sudah berubah menjadi permusuhan.” Para uskup bahkan menyebut “deretan yang memprihatinkan bisa menjadi tanda kemunduran demokrasi” dan “godaan kehendak otoritarianisme melalui cara-cara legalisme otokratis.” Ini adalah bahasa yang sangat tajam dalam konteks Indonesia.
Dari sudut pandang filsuf Katolik seperti Jacques Maritain, demokrasi sejati bukanlah sekadar prosedur pemilu, melainkan sebuah humanisme integral yang mengakui hak asasi dan partisipasi warga. Maritain dalam Man and the State menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan pendidikan moral dan etika publik. Seruan KWI merespons dengan mengajak “memperkuat budaya demokrasi yang sehat melalui dialog, partisipasi publik, penghormatan terhadap hukum dan pendidikan politik yang bermoral.” Seruan ini juga menolak “militerisme dan sentralisasi kekuasaan” – sebuah posisi yang mengingatkan pada ajaran Yohanes Paulus II tentang struktur dosa dalam dokumen Sollicitudo Rei Socialis (1987).
Krisis Ekologis dan Laudato Si’
Teks seruan ini mengutip secara eksplisit ensiklik Laudato Si’ (2015) dari Paus Fransiskus, yang memperkenalkan konsep pertobatan ekologis dan rumah bersama (rumah bersama). Para uskup mengkritik pendekatan pembangunan “top-down dan eksploitatif” dengan contoh proyek panas bumi di Flores dan food estate di Papua. Ini bukan sekadar kritik teknis, melainkan teologis: bumi adalah ciptaan yang harus “dirawat dengan cinta dan tanggung jawab.”
Teolog Jerman, Jürgen Moltmann, dalam God in Creation, mengembangkan teologi penciptaan yang menolak dominasi manusia atas alam, menggantinya dengan koeksistensi yang hormat. Seruan KWI sejalan dengan itu ketika menekankan bahwa “keberlanjutan lingkungan bagian integral dari pembangunan nasional.”
Di akhir seruan, para uskup merujuk pada kunjungan Paus Fransiskus dan pesan Paus Leo XIV tentang “membangun jembatan kasih melalui dialog dan perjumpaan.” Konsep sinodalitas (berjalan bersama) menjadi kunci. Teolog teologi pastoral, Rafael Luciani, menjelaskan bahwa sinodalitas adalah gaya gereja yang mendengarkan Roh melalui seluruh umat. Dalam konteks kebangsaan, seruan ini memperluas sinodalitas menjadi semangat “gotong royong” yang lahir dari ketulusan dan kerendahan hati.
Seruan yang Profetis namun Perlu Tindak Lanjut
Analisis ini menunjukkan bahwa seruan pastoral KWI “Bangkit Bersama Dalam Pengharapan” adalah dokumen yang matang secara teologis dan berani secara politis. Dengan mengintegrasikan prinsip martabat manusia, opsi bagi kaum miskin, rekonsiliasi, kebaikan bersama, kritik terhadap otoritarianisme, dan pertobatan ekologis, seruan ini berdiri dalam tradisi ajaran sosial Gereja yang paling progresif, terutama dari Yohanes Paulus II, Benediktus XVI, dan Paus Fransiskus.
Kekurangan yang mungkin adalah tidak adanya mekanisme konkret untuk implementasi. Namun, sebagai sebuah seruan pastoral, tujuannya adalah membangkitkan nurani dan membuka ruang diskusi publik. Dampaknya akan tergantung pada bagaimana umat dan pemimpin Gereja menerjemahkan kata-kata ini menjadi aksi di tingkat paroki, keuskupan, dan masyarakat sipil pada umumnya.
Akhirnya, seruan ini mengingatkan bahwa kebangkitan nasional bukanlah nostalgia masa lalu, melainkan “membangun sejarah masa depan bersama dengan keberanian untuk menghadapi realitas pahit.” Dalam semangat itu, teks ini layak direspons tidak hanya dengan pujian, tetapi juga dengan pertobatan reflektif secara pribadi dan sosial.
